Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong para eksportir dalam negeri kooperatif untuk berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan untuk segera menanggapi tuduhan dumping dari sembilan negara mitra dagang Indonesia.

‘’Untuk menjaga hubungan baik dan kerja sama perdagangan dengan sembilan negara mitra dagang, eksportir Indonesia tak harus konfrontatif. Langkah atau pendekatan yang perlu segera dilakukan adalah membangun dialog dengan otoritas atau komisi anti-dumping dari masing-masing sembilan negara itu,” kata Bamsoet lewat keterangannya diterima di Jakarta, Rabu.

Menurut Bamsoet, dialog sangat diperlukan untuk mendapatkan kejelasan masalah, atau mempertanyakan dan meminta bukti-bukti yang melandasi tuduhan dumping tersebut.

Para eksportir yang lazimnya memiliki data rinci terkait harga dari setiap produk ekspor yang dituduhkan dumping bisa mementahkan tuduhan itu.

Sembilan negara yang menuduh Indonesia melakukan dumping dan safeguard (menerapkan kebijakan pengamanan) adalah Amerika Serikat, India, Ukraina, Vietnam, Turki, Uni Eropa, Filipina, Australia dan Mesir.

Sembilan negara dimaksud menginisiasi 16 tuduhan atas produk ekspor Indonesia, meliputi mono sodium glutamat, baja, alumunium, kayu, benang tekstil, bahan kimia, matras kasur dan produk otomotif.

Mantan Ketua DPR RI ini menegaskan, ketika dinamika perekonomian global nyaris stagnan akibat pandemi Covid-19 seperti saat ini, merawat kerjasama perekonomian atau perdagangan dengan semua negara mitra jauh lebih penting dan strategis.

Aspek positif dari tuduhan dumping itu menjadi bukti bahwa masih ada permintaan atas sejumlah komoditi ekspor Indonesia oleh sejumlah negara.

‘’Sisi positif itulah yang harus dirawat. Terutama karena ekspor dan investasi Indonesia diperkirakan tumbuh negatif selama pandemi global COVID-19,’’ kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menambahkan, sembilan negara tersebut sebenarnya bisa menempuh cara lain untuk menangkal masuknya produk ekspor yang diduga dumping harga.

Antara lain memberlakukan atau menerapkan Bea Masuk Anti-dumping (BMAD), sehingga harga produk impor yang diduga dumping menjadi jauh lebih mahal dari produk lokal. Penerapan BMAD sudah menjadi kesepakatan anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

"Namun, saya menduga kemungkinan volume produksi industri sejenis di dalam negara bersangkutan tidak mampu memenuhi permintaan pasar atau konsumen," ungkap Bamsoet.

Sehingga, lanjut dia, para importir di negara-negara itu berupaya memenuhi kebutuhan dengan mendatangkan produk-produk dari Indonesia karena harganya yang kompetitif,
Baca juga: Selama pandemi COVID-19, RI hadapi 16 kasus "trade remedies"
Baca juga: Ini 10 besar negara sering tuduh Indonesia lakukan "trade remedies"
Baca juga: Mendag paparkan 5 fase normal baru perdagangan guna gerakkan ekonomi