Jakarta (ANTARA) - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan tiga strategi utama atau kebijakan pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19 mencakup seluruh sektor yang juga termasuk sektor ekonomi dan sosial, tidak hanya kesehatan.

Meski demikian, Moeldoko melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa menegaskan seluruh strategi yang diterapkan pemerintah tetap mempertimbangkan data dan fakta perkembangan COVID-19 yang terjadi di lapangan.

"Pemerintah saat ini sedang menyiapkan berbagai kebijakan menuju adaptasi tatanan kebiasaan baru, agar kehidupan sosial dan ekonomi berangsur-angsur normal, dengan tetap memperhatikan data dan fakta di lapangan," kata Moeldoko saat menjadi pembicara dalam Rapat Pimpinan Nasional III Majelis Nasional KAHMI bertema “Kebijakan Pemerintah Menuju Era Kenormalan Baru".

Moeldoko mengatakan permasalahan COVID-19 bukan semata-mata persoalan kesehatan, namun juga menyangkut tatanan ekonomi dan sosial.

Dia mengungkapkan tiga strategi utama pemerintah dalam mengatasi COVID-19.

"Pertama, dalam konteks kesehatan, pemerintah berusaha maksimal agar tidak terjadi kasus yang terus meningkat. Seluruh masyarakat harus dalam kondisi aman," ujar dia.

Kedua, lanjut Moeldoko, masyarakat harus bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Oleh karena itu, pemerintah memperluas program bantuan sosial dan jaring pengaman sosial.

Ketiga, kata dia, masyarakat harus tetap bisa berusaha dan melakukan kegiatan produktif. Pemerintah, ujarnya, mendukung ketahanan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di masa pandemi ini.

“Bila kita tak memperhatikan sektor ekonomi maka masyarakat akan repot. Untuk itu, prioritas utama pemerintah adalah bagaimana menangani COVID-19 di berbagai sektor, tidak hanya kesehatan.” kata mantan Panglima TNI itu.

Pemerintah, katanya, juga melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, serta komunitas untuk menghadapi pandemi ini.

“Kita harus percaya diri, tak boleh pesimistis menghadapi situasi ini karena bukan hanya Indonesia. Kita bangun komunikasi yang tidak saling menyalahkan, tapi bagaimana membangun komunikasi yang baik menuju pada goyong-royong sehingga masalah pandemi ini bisa tuntas," ujarnya.

Lebih lanjut, Moeldoko juga mengatakan saat ini pemerintah sedang menyusun berbagai protokol adaptasi tatanan kebiasaan baru secara lebih rinci, baik untuk sektor usaha, tempat umum, perkantoran, lembaga pendidikan, dan tempat ibadah.

"Semua kementerian sudah menyiapkannya dengan baik dan berkonsultasi dengan Kementerian Kesehatan agar sesuai dengan protokol yang ditetapkan Kementerian Kesehatan dan Badan Kesehatan Dunia (WHO)," katanya.

Baca juga: KSP: Kearifan lokal masyarakat cegah penyebaran COVID-19

Terkait pelonggaran pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), menurut Moeldoko, pemerintah tidak akan terburu-buru mendeklarasikan bahwa suatu wilayah dikatakan aman. Penentuan relaksasi itu juga tidak serta merta oleh pemerintah pusat, namun melalui kesepakatan dengan kepala daerah masing-masing.

Baca juga: KSP: Pemerintah berhati-hati dan tetap waspada memasuki "new normal"

Oleh karena itu, kata Moeldoko, Presiden Joko Widodo setiap pekan selalu mengevaluasi perkembangan COVID-19 di seluruh wilayah. Hasil dari evaluasi tersebut menjadi dasar pemerintah mengukur penyebaran COVID-19.

Baca juga: KSP imbau publik patuhi protokol kesehatan, cegah gelombang II Corona

Pemerintah memiliki berbagai parameter untuk menentukan zona suatu wilayah. Semuanya dikalkulasi dengan baik berdasarkan data epidemiologis, serta hasil tes spesimen.

Moeldoko meminta protokol kesehatan diterapkan secara ketat, sehingga tatanan kenormalan baru akan dapat diterapkan ke semua sektor dan wilayah.

"Komitmen dari masyarakat dan dunia usaha harus betul-betul terjaga dengan baik agar angka kasus COVID-19 tidak meningkat. Transmisi atau penularan COVID-19 masih sangat mungkin terus terjadi. Oleh Karena itu, setiap orang harus dipastikan disiplin dan komitmen mematuhi protokol kesehatan," ujarnya