Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah sedang menyiapkan skema kebijakan untuk pemulihan ekonomi dan keuangan syariah yang terdampak pandemik COVID-19, sebagai bagian dari pemulihan ekonomi negara secara menyeluruh.

"Kita sedang menyiapkan agar pemulihan ekonomi dan keuangan juga harus menyentuh ekonomi dan keuangan syariah. Sebab ini juga berdampak pada bank syariah, BMT (Baitul Maal wa Tamwil) terdampak, BPRS (bank pembiayaan rakyat syariah) juga terdampak," kata Wapres Ma'ruf dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Saat ini, pemerintah sedang berupaya meningkatkan kembali perekonomian negara dengan memberikan stimulus untuk pemulihan ekonomi yang terdampak pandemik COVID-19. Ma'ruf mengatakan stimulus yang diberikan pemerintah tersebut harus melibatkan sektor ekonomi dan keuangan syariah.

"Oleh karena itu, KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) sedang menyiapkan rancangannya dalam rangka melakukan upaya pemulihan ekonomi maupun keuangan syariah yang juga terdampak oleh COVID-19," jelasnya.

Upaya pemulihan ekonomi tersebut juga menjadi salah satu alasan bagi pemerintah untuk menghentikan masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan memulai masa transisi menuju era tatanan baru atau new normal.

"Pemerintah sedang membuat aturan, kebijakan tentang stimulus dalam rangka pemulihan ekonomi secara menyeluruh. Ini yang menjadi pendorong kenapa kita harus masuk new normal dalam rangka melakukan pemulihan ekonomi," ujar Wapres.

Baca juga: Indonesia dinilai berpotensi pimpin ekonomi syariah global
Baca juga: BI keluarkan indeks literasi untuk akselerasi ekonomi syariah
Baca juga: OJK: Bank mulai masukkan sinergi umum-syariah pada 2020