Bandung (ANTARA) - Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Provinsi Jawa Barat hingga saat ini telah menyalurkan bantuan berupa paket sembako dan bentuk bantuan lainnya senilai Rp20 miliar lebih kepada warga terdampak pandemi Covid-19 di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat.

Ketua Panitia Kegiatan Ramadhan DPW PKS Jawa Barat, Iman Budiman, di Bandung, Minggu, menyatakan, laporan ke kader dan simpatisan bahwa selama Bulan Ramadhan tahun ini juga dilaksanakan aksi tanggap darurat COVID-19 dengan penggalangan bantuan dari para pejabat publik kader PKS, anggota Fraksi PKS, kader dan simpatisan.

"Hasil rekap bantuan yang telah disalurkan dalam bentuk sembako maupun bentuk sarana lainnya dari seluruh kota dan kabupaten di Jawa Barat senilai Rp20 miliar lebih, tepatnya Rp20,9 miliar, yang direkap per tanggal 31 Mei 2020," kata dia.

Hari ini, DPW PKS Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan acara halal bilhalal secara daring dengan pengisi acara yang didaulat meliputi Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, Presiden PKS, M Sohibul Iman, Ketua DPP PKS Wilayah Dakwah Banten, Jakarta, dan Jawa Barat, Ahmad Syaikhu, dan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, juga mengisi acara tersebut.

Budiman menyatakan bahwa acara ini merupakan puncak rangkaian kegiatan Ramadhan DPW PKS Jawa Barat.

Kegiatan di Bulan Suci Ramadhan di masa pandemi Covid-19 ini difokuskan pada kegiatan ibadah di rumah dengan semangat ibadah bersama keluarga.

Selain itu, lanjut dia, kajian ramadhan juga digelar secara daring dengan diikuti kader dan simpatisan seluruh Jawa Barat bahkan mendunia dengan kajian tematis yang menarik.

"Alhamdulillah ada ratusan ribu pemirsa yang terlibat aktif dalam kajian-kajian yang diselenggarakan secara online oleh DPW dan DPD PKS di kota dan kabupaten se Jawa Barat selama Bulan Suci Ramadhan ini," kata dia.

Sementara itu Ketua Umum DPW PKS Jawa Barat, Haru Suandharu, terkait penanganan pandemi Covid-19 PKS menyampaikan catatan kepada Kamil agar memastikan PSBB dilakukan secara konsisten dan tegas dan jangan sampai wacana adaptasi kebiasaan baru atau AKB membuat warga menjadi lengah dan lalai atas protokol Covid-19.