Jerusalem, (ANTARA News) - Israel, Senin, memberi izin bagi pembangunan ratusan rumah baru di permukiman di daerah pendudukan Tepi Barat, sebagai pembangkangan terhadap peringatan bahwa tindakan itu membahayakan setiap kelanjutan pembicaraan perdamaian Timur Tengah.

Menteri Pertahanan Israel Ehud Barak mensahkan pembangunan 455 rumah, kebanyakan di blok permukiman besar yang telah dikatakan Israel ingin dipertahankannya dalam kesepakatan perdamaian akhir, sebagaimana dikutip dari AFP.

Tindakan tersebut, yang dilakukan hanya beberapa hari sebelum kunjungan yang direncanakan ke wilayah itu oleh utusan AS mengenai Timur Tengah George Mitchell, telah menyulut kecaman bahwa itu akan merusak upaya pimpinan AS guna memulai lagi proses perdamaian yang macet.

"Keputusan Israel ... menghapuskan setiap dampak bahwa pembekuan permukiman, ketika dan jika diumumkan, yang mungkin muncul", kata perunding senior Palestina Saeb Erakat dalam satu pernyataan.

"Tindakan tersebut kian merusak kepercayaan dalam proses perdamaian, dan kepercayaan bahwa Israel adalah mitra yang dapat dipercaya bagi perdamaian," katanya.

Ketika Israel pekan lalu mengumumkan keinginannya untuk menyetujui penambahan permukiman sebelum mempertimbangkan penghetian yang dituntut oleh Amerika Serikat, Washington dan Eropa juga memperingatkan agar Tel Aviv tak melakukan tindakan tersebut.

Presiden Palestina Mahmud Abbas mengencam rencana itu sebagai tak dapat diterima.

Ia memperingatkan jika Israel melanjutkan rencananya, takkan ada alasan untuk menyelenggarakan pertemuan tiga pihak dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Presiden AS Barack Obama di sisi Sidang Majelis Umum PBB akhir bulan ini.

"Kami takkan kembali ke meja perundingan sebelum dihentikannya pembangunan permukiman," kata jurubicara Abbas, Nabil Abu Rudeina, pada Senin di Arab Saudi.

Kelompok anti-permukiman Israel, Peace Now, mengatakan dalam satu pernyataan, "Persetujuan pembangunan ini mengubah setiap proses perdamaian menjadi sandiwara politik."

Namun beberapa wakil pemukim Yahudi mengecam pengesahan Senin sebagai tidak cukup.

"Kami sangat kecewa," kata Pnhas Wallerstein, pemimpin organisasi payung pemukim, Yesha. "Saya malu dengan sikap pemerintah saya, yang tak melawan tekanan Amerika." (*)