Purwakarta (ANTARA) - Anggota DPR RI Dedi Mulyadi menyampaikan agar Pemerintah melanjutkan pemangkasan anggaran untuk penanganan COVID-19 hingga tahun berikutnya, agar penggunaan anggaran bisa difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat.

"Mulai tahun ini hingga tahun-tahun berikutnya, tradisi pemangkasan anggaran perlu dilanjutkan. Karena sudah saatnya negara fokus pada kesejahteraan masyarakat," kata Dedi melalui sambungan telepon, Jumat.

Ia menyampaikan, saat ini Indonesia telah melewati masa krisis COVID-19 dan masuk fase baru atau normal baru (new normal).
Baca juga: Kemenkeu: Anggaran kesehatan COVID-19 disesuaikan dengan kebutuhan


Selanjutnya terjadi perubahan besar dari sisi pengelolaan anggaran, yaitu postur APBN dan APBD terkonsentrasi pada penanganan Corona, baik untuk sarana dan prasarana maupun bantuan sosial.

"Kita bisa hidup tanpa rapat-rapat di hotel, perjalanan dinas dalam dan luar negeri, seminar tatap muka, ongkos kantor yang tidak efisien, belanja ATK (alat tulis kantor) yang terpangkas, dan ternyata rakyat tetap bisa hidup dan terlayani dengan baik, pemerintah tetap jalan," kata Dedi pula.

Menurutnya lagi, dengan begitu maka penghematan anggaran itu harus dilanjutkan, baik di lembaga eksekutif maupun legislatif. Artinya, pengelolaan anggaran di masa pandemi ini harus terus dilanjutkan hingga tahun-tahun berikutnya.

Dia menyampaikan, jika pengetatan anggaran terus berlanjut, itu akan berdampak besar pada pembangunan. Program yang tidak terlaksana pada 2020 akan terbayar pada 2021, 2022 dan seterusnya.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI ini menyarankan agar presiden melanjutkan perppu tentang pengelolaan keuangan seperti saat menangani darurat COVID-19.

Aturan tersebut harus menjadi acuan presiden ke depan dalam penyusunan anggaran jika negara ini ingin cepat dan tepat meraih targetnya.

"Ke depan mungkin bukan darurat COVID-19, melainkan Perppu Percepatan Pembangunan Nasional," katanya lagi.

Menurut dia, ada beberapa anggaran besar yang bisa dipangkas untuk tahun-tahun berikutnya, seperti dana perjalanan dinas di kementerian, alat tulis kantor, seminar-seminar, simposium, dan lainnya.

Misalnya, kata dia pula, anggaran perjalanan dinas di Kementerian Pertanian yang menjadi bidang Komisi IV DPR. Sebelum pandemi, besarannya mencapai Rp1,6 triliun. Kemudian dipangkas menjadi Rp1,1 triliun setelah pandemi. Jadi negara bisa menghemat hingga Rp500 miliar lebih untuk perjalanan dinas. Belum anggaran-anggaran lainnya.

"Jika anggaran itu dikurangi, maka negara bisa mengemat lebih besar. Itu baru satu kementerian. Belum kementerian lain," katanya pula.
Baca juga: Revisi Perpres, pemerintah naikkan defisit APBN 2020 jadi 6,34 persen


Ia mengatakan, tradisi pemangkasan itu bukan hanya berlaku di pusat, tetapi juga ke tingkat daerah, mulai pemda hingga DPRD.

"Itu harus dipertahankan kalau negara ingin maju. Pemangkasan anggaran harus menjadi tradisi ke depan. Cuma mungkin peralihan alokasi saja. Kalau kemarin untuk penanganan COVID-19, sekarang untuk kesejahteraan publik," katanya lagi.