Jakarta (ANTARA) - Lembaga kajian ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meningkatkan sinergi dengan sektor swasta untuk mengefektifkan program pemulihan ekonomi nasional .

"BUMN mesti meningkatkan sinergi dengan sektor swasta baik skala besar, menengah, maupun kecil seperti UMKM untuk mempercepat gerak ekonomi nasional di tengah pandemi COVID-19," ujar peneliti Indef, Ahmad Heri Firdaus di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, BUMN saja tidak cukup untuk menopang perekonomian nasional sehingga butuh peran swasta untuk menggerakkan ekonomi nasional.

Di tengah pandemi COVID-19, menurut dia, sinergi BUMN dan swasta perlu diarahkan untuk menjaga ketahanan pangan, energi, dan kesehatan.

Pemerintah, sedianya menggelontorkan dana sebesar Rp52,57 triliun bagi 12 BUMN untuk mempercepat program PEN dari tekanan wabah COVID-19. Dukungan dana itu akan diberikan melalui berbagai skema seperti pembayaran subsidi, penyaluran bantuan sosial, hingga penyertaan modal negara (PMN).

Melalui dana PEN itu, lanjut Ahmad Heri, BUMN juga dapat menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta, serta turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha skala UMKM.

"UMKM mesti menjadi perhatian BUMN mengingat perannya cukup besar bagi ekonomi nasional," ucapnya.

Ia menambahkan meski anggaran relatif terbatas, yang terpenting adalah dapat membuat efek berganda yang besar bagi perekonomian nasional.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengharapkan kerjasama antara BUMN dengan pihak swasta dapat terus terjalin dengan baik. Saat ini, ia mengatakan, pemerintah dan swasta terus bergotong-royong untuk melawan COVID-19.

"Saat ini penting kita sama-sama bekerja, bukan ego sektoral. Untuk logistik, teman-teman kementerian lain, ataupun swasta, ataupun negara-negara lain yang ingin membantu Indonesia tentu kita sudah siapkan (pesawat Garuda) dan sudah beberapa kali terbang ke beberapa negara," ucapnya.

Baca juga: Pemerintah segera bayar dana kompensasi kepada PLN dan Pertamina
Baca juga: Kemenkeu bentuk satgas pantau realisasi PEN
Baca juga: Pemerintah revisi postur APBN, tekan laju kemiskinan