Jakarta (ANTARA) - Pemerintah terus berupaya untuk menyerap produk perikanan tangkap dengan memanfaatkan teknologi guna memasarkan produk perikanan di tengah kondisi pasar yang turun akibat pandemi COVID-19.

Dengan cara itu Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator (Kemko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Safri Burhanuddin optimis industri perikanan Indonesia bisa segera bangkit.

"Kita salah satu negara dengan potensi perikanan yang luar biasa. Memang saat ini kondisi pasar turun, tapi kalau kita memanfaatkan teknologi, seharusnya tidak masalah. Pasar online luas, kita melihat potensi dari perikanan. Ini peluang yang besar untuk kita manfaatkan bersama," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Safri menuturkan wabah COVID-19 yang melanda Indonesia sejak awal Maret 2020 telah memberikan dampak signifikan terhadap subsektor industri perikanan tangkap nasional.

Baca juga: KKP: Era normal baru akan dongkrak permintaan ekspor perikanan

Pandemi COVID-19 membuat permintaan dari luar negeri menurun sekitar 40 persen dan menyebabkan gudang penyimpanan penuh sehingga membuat perusahaan mengurangi persediaan bahan baku.

Selain itu pembatasan transportasi dan pekerja di pabrik mengurangi kapasitas penyerapan ikan dari nelayan dan juga pengurangan output produksi sekitar 10 persen.

Safri melanjutkan tidak hanya menyasar pasar online, pemerintah juga terus berupaya membuka pasar ekspor. Pemerintah disebutnya telah melakukan ekspor ikan ke sejumlah negara meski masih dalam masa pandemi.

Baca juga: COVID-19 sebabkan harga produk perikanan anjlok 50 persen

"Ekspor ikan kemarin sempat terhenti, sekarang sudah jalan lagi. Ekspor ikan kita selama dua minggu sampai tiga minggu ini sudah mulai terbuka lagi, karena beberapa negara sudah mulai membuka. Sekitar 40 sampai 60 persen kita sudah mulai ekspor," terangnya.

Oleh karena itu Safri mengatakan pemerintah sangat mengharapkan dukungan dari semua pihak agar roda ekonomi nelayan tetap berputar. Pemerintah, lanjutnya, juga terus berupaya membuka akses pasar domestik maupun luar negeri agar hasil tangkapan nelayan bisa terserap.

"Tugas pemerintah menjamin kelancaran produk mereka sampai ke pembeli. Jika restoran mulai dibuka awal Juli, kemampuan menyerap pasar itu akan kami beritahukan. Jangan sampai ada ikan yang tidak termanfaatkan atau terbuang," ucapnya.

Baca juga: KKP: Lebih untung budi daya lobster dibanding ekspor benih