Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menanggapi positif alokasi anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dilakukan oleh Pemerintah, terutama karena sebagian besar alokasi digunakan untuk sektor UMKM dan memperkuat BUMN.

“Bila dilihat dari komposisi alokasinya, saya melihat pemerintah cukup komprehensif memperhatikan sektor-sektor yang perlu diberikan stimulus. Dalam catatan saya, lebih dari 65 persen alokasi anggaran digunakan untuk stimulus ke masyarakat miskin dan UMKM. Angka ini sekitar Rp420 Triliun dari Rp640 Triliun alokasi yang disiapkan” kata Andre lewat keterangannya diterima di Jakarta, Rabu.

Andre mengatakan, rincian alokasi dana untuk masyarakat miskin dan sektor UMKM di antaranya adalah Dukungan Konsumsi bagi Rumah Tangga Miskin, rentan dan terdampak COVID-19 sebesar Rp172,1 triliun, Subsidi Bunga untuk UMKM Rp34,15 triliun, Insentif Perpajakan untuk UMKM sebesar Rp123,01 triliun , alokasi untuk penjaminan kredit modal kerja baru UMKM sebesar Rp6 triliun dan penempatan dana pemerintah dalam rangka restrukturisasi kredit UMKM sebesar Rp87,59 triliun.

“Sektor UMKM harus diprioritaskan karena sektor ini menyerap mayoritas tenaga kerja di Indonesia. Selain UMKM, pemerintah juga perlu untuk menstimulus BUMN. BUMN itu seperti lokomotif, membawa gerbong ekonomi untuk pembangunan nasional. BUMN yang perlu distimulus terutama BUMN yang menjalankan penugasan dan proyek strategis nasional” ungkap politisi Parta Gerindra tersebut.

Khusus untuk stimulus ke BUMN, Andre menjelaskan bahwa stimulus ini penting untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat luas dapat terus berlangsung dengan baik seperti penyediaan listrik dan BBM.

“Termasuk juga untuk memastikan program-program untuk UMKM seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ultra Mikro dapat berjalan dengan baik,” tambah Andre.

Menurut Andre, bentuk stimulus ke BUMN terdiri dari beberapa dukungan, antara lain pecepatan pembayaran utang subsidi atau kompensasi pemerintah ke BUMN yang menjalankan fungsi penugasan seperti PLN dan Pertamina.

Kemudian, Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk BUMN yang menjalankan proyek strategis nasional agar rencana pembangunan kita tetap dapat berjalan dan ketiga, serta pemberian dana talangan sementara kepada BUMN yang mengalami tekanan arus kas akibat COVID-19.

Baca juga: Pengamat sebut koperasi perlu alokasi PEN yang lebih besar
Baca juga: Pemerintah siapkan strategi dukung BUMN atasi dampak COVID-19