Yogyakarta (ANTARA) -- Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Hartono Laras mengatakan, distribusi bantuan sosial (bansos) tahap II akan mulai digulirkan pada Juni. Pasalnya, penyaluran bansos tahap I hingga hari ini (Sabtu, 30/5) telah mencapai 95 persen.


“Untuk Tahap I, dari 9 juta KK, realisasi BST sudah mencapai lebih dari 95%. Dari laporan yang kami terima, di sejumlah daerah juga sudah sangat signifikan dalam realisasi BST. Jadi, memasuki bulan Juni 2020, kami kami akan siapkan realisasi BST Tahap II,” ujar Hartono saat meninjau penyaluran bansos di Kantor Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Sleman, DI Yogyakarta, Sabtu.




Untuk mengakselerasi penyaluran seluruh bansos kepada warga terdampak Covid-19, Kemensos secara serempak melibatkan seluruh pejabat tinggi terkait untuk turun langsung ke titik salur bantuan, termasuk Menteri Sosial Juliari P. Batubara yang intensif berkunjung ke sejumlah daerah.




Kelancaran penyaluran bansos, lanjut Hartono, tak lepas berkat sinergi yang baik antara berbagai pihak. "Pemerintah pusat, pemerintah daerah, bank-bank Himbara, PT. Pos Indonesia, dan pihak terkait," ungkapnya.




Pada kesempatan yang sama, Bupati Sleman Sri Purnomo menyatakan penyaluran BST sudah mencapai sekitar 90%. "Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Sosial," katanya.




Sebagai bagian dari kebijakan jaring pengaman sosial dalam menanggulangi dampak Covid-19, Kemensos meluncurkan bansos non reguler yakni bansos sembako bantuan Presiden dan bansos tunai (BST), yang kini sedang berjalan.




Selain itu, Kemensos juga sudah memperluas jangkauan dan meningkatkan indeks bansos reguler yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako (BPNT).




“PKH diperluas kepesertaannya dari 9,2 juta KPM menjadi 10 juta KPM. Kemudian Program Sembako/BPNT diperluas jangkauannya dari 15,2 juta menjadi 20 juta KPM. Indeks bantuan Program Sembako/BPNT juga ditingkatkan dari Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu/bulan/KPM yang pencairannya dipercepat dari tiga bulan sekali, menjadi perbulan,” kata Sekjen.




Kemudian untuk bansos sembako bantuan Presiden menjangkau 1,9 juta kepala keluarga (KK). Dimana untuk DKI Jakarta menjangkau 1,3 juta KK, dan Bodetabek (daerah yang berbatasan langsung dengan Jakarta) menjangkau 600.000 KK.




Adapun BST menjangkau 9 juta KK di luar Jabodetabek. Penerima BST adalah masyarakat terdampak yang belum menerima bansos reguler, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako. BST disalurkan secara simultan yakni berbarengan antara salur dengan pemutakhiran data.