Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo menegaskan pelaksanaan sejumlah agenda-agenda strategis tidak boleh terhenti meski Indonesia dilanda pandemi COVID-19.

"Pagi hari ini kita akan evaluasi proyek strategis nasional untuk pemulihan ekonomi kita karena dampak COVID-19," kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Jumat.

Ia melanjutkn, "Walaupun saat ini kita sedang menghadapi pandemi. agenda-agenda strategis yang sangat penting bagi bangsa dan negara kita yang jadi prioritas bagi kepentingan nasional tidak boleh berhenti dan tetap harus kita lanjutkan."

Presiden Joko Widodo menyampaikan hal tersebut dalam rapat terbatas dengan tema "Rapat Terbatas Evaluasi PSN untuk Pemulihan Ekonomi Nasional dampak COVID-19" yang diikuti Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan para menteri Kabinet Indonesia Maju.

"Agenda-agenda strategis tidak hanya di bidang ekonomi, tetapi juga bidang-bidang mendasar lainnya yang penting bagi kehidupan rakyat kita, yaitu yang berkaitan dengan pendidikan, yang berkaitan dengan peningkatan kualitas SDM, dan juga bidang kesehatan," ungkap Presiden.

Presiden pun menyebutkan sejumlah agenda yang harus tetap berjalan meski pemerintah saat ini juga sedang mencoba menahan laju penyebaran COVID-19.

"Misalnya, di bidang kesehatan, kita memiliki agenda besar, yaitu menurunkan stunting, pemberantasan TBC, malaria, demam berdarah, HIV/AIDS, dan juga berkaitan dengan gerakan hidup sehat yang ini harus terus kita kerjakan," ucap Presiden.

Baca juga: Presiden kaji prioritas usulan 245 proyek strategis nasional baru

Baca juga: Sesuai permintaan Presiden, Menparekraf siapkan SOP baru pariwisata

Baca juga: Presiden minta benchmark normal baru sektor pariwisata

Pemerintah harus fokus menangani dan mengendalikan COVID. Akan tetapi, kata Presiden, agenda-agenda strategis yang berdampak besar bagi kehidupan rakyat juga tidak boleh dilupakan.

Presiden juga mencatat sejumlah proyek strategis nasional yang sangat penting bagi pemerataan dan penguatan ekonomi rakyat. Misalnya, program sertifikasi tanah untuk rakyat, legalisasi lahan transmigrasi, reformasi agraria, perhutanan sosial, serta peremajaan perkebunan rakyat.

"Saya ingin pastikan program-program prioritas ini tetap berjalan tetapi tetap mengikuti protokol kesehatan secara ketat," kata Presiden menegaskan.

Presiden Jokowi meminta para menterinya dapat menyelesaikan berbagai hambatan pelaksanaan program tersebut, khususnya terkait pembebasan lahan.

Data terakhir Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat setidaknya 88 dari 223 proyek yang selesai dikerjakan di akhir 2019.

Secara nilai, proyek yang selesai mencapai Rp421,1 triliun atau 10,06 persen dari total Rp4.183 triliun.

Adapun perinciannya, sebanyak 20 proyek selesai pada tahun 2016; 10 proyek pada tahun 2017; 32 proyek pada tahun 2018; dan 26 proyek pada tahun 2019.

Pemerintah menargetkan proyek yang selesai pada tahun ini setidaknya bisa mencapai 144 dari 223 proyek. Secara nilai mencapai Rp815,2 triliun atau 19,48 persen dari total.