Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta kepada pemerintah Malaysia untuk bersikap proporsional dan menghormati Indonesia dalam masalah penggunaan Tari Pendet asal Bali bagi kampanye pariwisata negeri tetangga itu.

"Saya berpendapat, pemerintah Malaysia bisa menjaga sensitivitas rakyat Indonesia karena kejadian ini bukan yang pertama kali," kata Presiden kepada pers di Kantor Presiden Jakarta, Selasa.

Kepala Negara menyatakan telah meminta perkembangan terkini kerjasama dan hubungan antara Indonesia dan Malaysia termasuk upaya kedua pemerintah mengelola isu seperti ini.

"Untuk itu untuk pertama kalinya sejak lima tahun ini saya beri pernyataan terkait ini," katanya.

Presiden mengatakan, ia telah memanggil dan bertemu dengan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik dan Menteri Luar Negeri Nur Hassan Wirajuda untuk melihat langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia.

"Pertama Menbudpar sudah bertindak dengan menyampaikan surat yang bernada protes dan minat penjelasan duduk sebenarnya. Jawaban sementara iklan itu dibuat oleh private company yang terkait kepariwisataan di Malaysia," katanya.

Kepala Negara mengatakan, Indonesia bersama Malaysia beberapa waktu yang lalu telah membuat kelompok tokoh antarkedua negara yang bisa menjembatani permasalahan seperti itu.

"Beberapa tahun lalu kita buat Eminent Person Group (EPG) yang mengelola permasalahan, persengketaan di antara kedua bangsa termasuk isu tentang hak cipta atau karya budaya dan peradaban di antara kedua bangsa," kata Yudhoyono.

Pada bagian lainnya, Presiden menegaskan pada masa datang permasalahan seperti ini bisa diselesaikan dengan bantuan EPG dan juga pemerintah Malaysia diminta dapat memberikan perhatian lebih terkait isu sejenis serta menjaga perasaan masyarakat Indonesia.

Presiden Yudhoyono mengatakan, protes yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia melalui Departemen Kebudayaan dan Pariwisata sudah tepat dan tidak berlebihan karena hal tersebut sudah berulangkali terjadi.

Kepala Negara mengharapkan penanganan isu hak cipta, karya budaya dan sejenis sama baiknya dengan penyelesaian kerjasama di bidang ketenagakerjaan. (*)