Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum mengungkapkan terdapat enam persoalan strategis berkaitan dengan penyediaan air minum yang perlu dituntaskan.

"Sekarang kita punya isu-isu strategis penyediaan air minum mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020-2024, pertama yakni berkaitan dengan cakupan layanan berdasarkan data dari RPJMN disebutkan bahwa capaian akses air minum sampai akhir 2018 masih 87,8 persen dengan akses aman masih 6,8 persen dan hanya 20,14 persen akses air minum yang menggunakan jaringan perpipaan," ujar Kasubdit Wilayah II Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Tanozisochi Lase dalam Konsultasi Publik virtual di Jakarta, Kamis.

Dia juga menambahkan bahwa persoalan strategis kedua yakni terkait dengan operasional, di mana tingginya idle capacity 57 ribu liter per detik, dan tingkat kehilangan air nasional masih tinggi sekitar 33 persen.

Kemudian mengenai isu pendanaan bahwa terdapat keterbatasan pendanaan pemerintah pusat dan daerah untuk investasi infrastruktur air minum.

"Persoalan selanjutnya tentang ketersediaan air baku bahwa air baku yang ada di Indonesia secara kuantitas berkurang dan kualitas menurun. Apalagi untuk wilayah DKI Jakarta di mana air permukaannya sudah tercemar," kata Tanozisochi.

Persoalan strategis lainnya yakni kinerja penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum atau SPAM, berdasarkan data dari 374 PDAM di Indonesia hanya 59,6 persen PDAM yang berkinerja sehat.

"Selain itu persoalan terakhir adalah komitmen dari pemerintah daerah masih perlu ditingkatkan berkaitan dengan penyediaan air minum," ujar Kasubdit Wilayah II tersebut.

Dalam paparannya Tanozisochi Lase menyampaikan bahwa pemerintah dalam RPJMN 2020-2024 menargetkan akses air minum layak di seluruh Indonesia mencapai 100 persen.

Kemudian untuk akses air minum aman ditargetkan mencapai 15 persen dan sistem penyediaan air minum dengan menggunakan jaringan perpipaan harus mencapai 30 persen pada tahun 2024.

Berkaitan dengan tingkat kehilangan air nasional yang masih tinggi, pemerintah pusat dalam RPJMN tersebut juga menargetkan pada tahun 2024 tingkat kehilangan air nasional harus berhasil diturunkan menjadi 25 persen dari 33 persen.