Jakarta (ANTARA News) - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengingatkan, perlunya perubahan besar dalam manajerial penguatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) menjadi "satu atap" guna mengkoordinasikan pengembangan dan pembiayaan.

"Penguatan UMKM harus dilakukan dengan mengikuti metode PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) yang bersinergi dengan seluruh wilayah di Indonesia, baik pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota," kata Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UMKM Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Prasetijono Widjojo Malang Joedo di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan, saat ini, pengembangan potensi UMKM tersebar di berbagai instansi sehingga efektitasnya kurang bisa diukur.

Ada UMKM di bawah Kementrian koperasi dan UKM, ada yang di bawah Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, DKP (Departemen Kelautan dan Perikanan).

Hal itu, tambahnya, akan berimplikasi pada kurang terkordinirnya kemajuan yang dicapai.

Kalau sudah satu atap dalam pengembangan dan pembiayaan, tambahnya, jangkauan program pengembangan bisa luas dan mampu menggapai masyarakat bawah, apalagi, selama ini UMKM berada hampir di seluruh daerah di Indonesia.

Menurut dia, setelah berada dalam satu atap, untuk memperkuat UMKM pemerintah membutuhkan dana sekitar Rp10 triliun per tahunnya.

"Sehingga dalam 5 tahun ke depan diharapkan akan menumbuhkan sebanyak 40 juta UMKM di seluruh Indonesia," katanya.

Prasetijono menambahkan, sinergitas pengembangan UMKM di seluruh daerah itu akan meningkatkan percepatan penurunan angka kemiskinan.

"Terlebih jika UMKM kemudian ada linkage-nya dengan program PNPM yang kini lebih terkordinir," katanya. Dengan penguatan PNPM dan UMKM, pihaknya mengharapkan tahun 2010 kemiskinan menjadi sekitar 12 persen.

Bahkan, kata dia, penguatan UMKM yang bersinergi dengan PNPM tidak hanya berdampak pada penciptaan lapangan kerja, tetapi juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendukung pengentasan kemiskinan.

Sementara itu, Sekretaris Utama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Sestama Bappenas Syahrial Loetan mengatakan permasalahan pada pengembangan UMKM terbentur pada tiga hal. "Pertama, akses ke permodalan, hal ini harus segera diperbaiki," katanya.

Kedua, lanjutnya, kebutuhan untuk peningkatan kapasitas pelaku UMKM agar lebih terampil menjalankan proses bisnis serta kemampuan manajemen keuangan dan skill marketingnya.

Ia mengatakan, kalau saat ini pengembangan UMKM masih tersebar, dikhawatirkan ada tumpang tindih pembinaan. (*)