Lisbon (ANTARA News/AFP) - NATO hari Senin meluncurkan operasi Ocean Shield untuk membantu memerangi perompakan yang meraja-lela di lepas pantai Somalia setelah Dewan Atlantik Utara organisasi itu menyetujui misi tersebut, kata persekutuan itu dalam sebuah pernyataan.

"Tidak ada kerangka waktu yang ditetapkan bagi operasi jangka panjang ini, yang akan berlangsung selama yang diperlukan," kata Mayor Stefano Sbaccanti, seorang jurubicara Komando Gabungan Lisbon NATO, kepada AFP.

Misi itu akan menggantikan operasi laut NATO Allied Protector yang diluncurkan tahun lalu, namun dengan mandat baru yang juga "membantu negara-negara kawasan, atas permintaan mereka, untuk meningkatkan kemampuan mereka sendiri memerangi perompakan", menurut sebuah pernyataan.

Operasi itu "akan memberikan kontribusi bagi solusi keamanan laut yang langgeng di lepas pantai Tanduk Afrika", kata NATO dalam pernyataan itu.

Komando Gabungan Lisbon NATO memegang komando secara keseluruhan, dengan operasi harian yang dikendalikan di luar Markas Komando Maritim NATO Norwhood di Inggris.

Kapal-kapal perang Inggris, Yunani, Italia, Turki dan AS mengambil bagian dalam misi Ocean Shield, namun "negara-negara lain mempertimbangkan untuk ikut memperkuat operasi itu, yang bisa berkembang setiap saat", kata Sbaccanti.

Sejumlah negara besar mengirim puluhan kapal perang ke wilayah perairan di lepas pantai Somalia dalam setahun ini untuk mencegah serangan-serangan perompak yang mengancam salah satu rute perdagangan laut teramai dunia itu.

Perompak menyerang lebih dari 130 kapal dagang tahun lalu, atau naik lebih dari 200 persen daripada serangan tahun 2007, menurut Biro Maritim Internasional.

Perairan di lepas pantai Somalia merupakan tempat paling rawan pembajakan di dunia, dan Biro Maritim Internasional melaporkan 24 serangan di kawasan itu antara April dan Juni tahun lalu saja.

Kelompok-kelompok bajak laut Somalia, yang beroperasi di jalur pelayaran strategis yang menghubungkan Asia dan Eropa, memperoleh uang tebusan jutaan dolar dari pembajakan kapal-kapal di Lautan India dan Teluk Aden.

Perompakan meningkat di lepas pantai Somalia dalam beberapa tahun ini meski angkatan laut asing digelar di kawasan itu.

Dewan Keamanan PBB telah menyetujui operasi penyerbuan di wilayah perairan Somalia untuk memerangi perompakan, namun kapal-kapal perang yang berpatroli di daerah itu tidak berbuat banyak, menurut Menteri Perikananan Puntland Ahmed Saed Ali Nur.

Pemerintah transisi lemah Somalia, yang saat ini menghadapi pemberontakan berdarah, tidak mampu menghentikan aksi perompak yang membajak kapal-kapal dan menuntut uang tebusan bagi pembebasan kapal-kapal itu dan awak mereka.

Perompak, yang bersenjatakan granat roket dan senapan otomatis, menggunakan kapal-kapal cepat untuk memburu sasaran mereka.

Somalia dilanda pergolakan kekuasaan dan anarkisme sejak panglima-panglima perang menggulingkan diktator militer Mohamed Siad Barre pada 1991. Selain perompakan, penculikan dan kekerasan mematikan juga melanda negara tersebut.

Sejak awal 2007, gerilyawan menggunakan taktik bergaya Irak, termasuk serangan-serangan bom dan pembunuhan pejabat, pekerja bantuan, intelektual dan prajurit Ethiopia.

Ribuan orang tewas dan sekitar satu juta orang hidup di tempat-tempat pengungsian di dalam negeri akibat konflik tersebut.

Pemerintah sementara telah menandatangani perjanjian perdamaian dengan sejumlah tokoh oposisi, namun kesepakatan itu ditolak oleh Al-Shabab dan kelompok-kelompok lain oposisi yang berhaluan keras.

Washington menyebut Al-Shabab sebagai sebuah organisasi teroris yang memiliki hubungan dekat dengan jaringan al-Qaeda pimpinan Osama bin Laden.

Gerilyawan muslim garis keras, yang meluncurkan ofensif sejak 7 Mei untuk menggulingkan pemerintah sementara dukungan PBB yang dipimpin oleh tokoh moderat Sharif Sheikh Ahmed, meningkatkan serangan-serangan mereka.

Tiga pejabat penting tewas dalam beberapa hari, yang mencakup seorang anggota parlemen, seorang komandan kepolisian Mogadishu dan seorang menteri yang terbunuh dalam serangan bom bunuh diri.(*)