Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPR Agung Laksono mengatakan, DPR telah berupaya mengawal reformasi politik dalam kurun waktu lima tahun terakhir dan reformasi itu tidak bisa dipisahkan dari reformasi ekonomi, sosial, dan hukum.

"Semuanya telah berjalan baik dan Dewan telah berusaha mengawalnya," ujar Agung saat menyampaikan pidatonya pada pembukaan masa persidangan I tahun sidang 2009-2010 di Gedung DPR Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan, DPR RI Periode 2004-2009 adalah DPR RI transisi yang bekerja atas dasar UUD 1945 yang mengalami empat kali perubahan dan pascareformasi yang digulirkan pada tahun 1998.

Reformasi politik yang dikawal DPR selama lima tahun ini dan untuk masa-masa yang akan datang, menurut Agung, haruslah reformasi politik yang tidak terpisah dari reformasi ekonomi, sosial, dan hukum.

"Semua harus berjalan seimbang menuju terbangunnya sebuah peradaban demokrasi yang benar-benar dikehendaki rakyat sesuai Amanat Pembukaan UUD 1945," ujarnya.

Namun demikian, menurut Ketua DPR pada sidang yang dihadiri pula Presiden SBY dan Wapres Jusuf Kalla serta sejumlah petinggi negara lainnya itu, DPR tidak menafikan masih banyak tugas dan PR yang belum terselesaikan berikut implementasinya sehingga masyarakat menyorotinya dengan nada negatif.

Memang, ujarnya, salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana membangun suatu peradaban, tradisi, dan kultur berparlemen yang baik, yang dihendaki oleh rakyat.

Selain itu juga bagaimana parlemen mampu berbicara dan mendialogkan berbagai masalah publik untuk kemudian dirumuskan menjadi kebijakan dalam bentuk undang-undang dan berbagai kebijakan negara lainnya serta bagaimana DPR mampu mengawasi kebijakan pemerintah, mengawasi pelaksanaan APBN dan mengawasi pelaksanaan UU dalam format checks and balances.

"Untuk itu, DPR berusaha melakukan penguatan kesepahaman bersama, menghargai perbedaan dengan menyediakan alternatif pemecahan, mentradisikan dialog internal maupun eksternal dalam forum-forum konsultasi," ujar Agung Laksono.

Dewan, Agung menambahkan, juga berusaha meredam dan mengendalikan konflik-konflik yang muncul di masyarakat. "Semuanya itu adalah langkah-langkah yang dibangun dan ditradisikan untuk memperkuat fungsi dan kedudukan DPR RI dalam lima tahun berjalan ini," katanya. (*)