Dubai (ANTARA) - Iran menolak sanksi baru yang diberikan oleh Amerika Serikat (AS) terhadap beberapa pejabat negara, dengan menyebut hal itu sebagai tanda sanksi-sanksi sebelumnya tidak efisien, demikian seperti diungkap pejabat pemerintahan Iran pada Kamis.

"Sanksi-sanksi Washington yang sia-sia dan repetitif terhadap para pejabat Iran adalah tanda kelemahan, keputus-asaan, dan kebingungan pemerintahan AS," televisi negara melaporkan dengan mengutip keterangan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Abbas Mousavi.

Sebelumnya pada Rabu (20/5), AS lagi-lagi menerapkan sanksi terhadap sejumlah pejabat Iran, kali ini termasuk Menteri Dalam Negeri Iran Abdolreza Rahmani-Fazli, dengan menuduh mereka terlibat dalam kasus-kasus pelanggaran HAM serius.

Kementerian Keuangan AS menyebut Rahmani-Fazli memberikan perintah yang mengizinkan kepolisian negara itu untuk melakukan tindakan koersif dalam merespons demonstrasi anti-pemerintah pada November tahun lalu, yang berujung pada tewasnya beberapa pendemo, termasuk sedikitnya 23 anak di bawah umur.

Ratusan anak muda dan masyarakat kelas pekerja turun ke jalan pada 15 November untuk memprotes keputusan pemerintah Iran menaikkan harga bahan bakar. Demonstrasi itu menjadi suatu hal politis ketika pendemo membakar gambar pejabat senior dan meminta pejabat keagamaan untuk mundur.

Otoritas tinggi Iran, Pemimpin Agung Ayatollah Ali Khamenei, menyebut aksi massa itu adalah konspirasi yang sangat berbahaya yang dilancarkan oleh pihak musuh Iran.

Situs internet pihak oposisi Pemerintah Iran menuliskan pada Januari bahwa setidaknya 631 orang terbunuh selama aksi protes tersebut, sementara Amnesty International menyebut korban tewas lebih dari 300 orang.

Kedua laporan itu dibantah oleh Iran, namun hingga kini belum ada keterangan resmi dari pemerintah terkait jumlah korban tewas. Sedangkan pengadilan Iran telah menjatuhkan hukuman penjara terhadap sejumlah pendemo.

Sumber: Reuters
Baca juga: Iran hiraukan ancaman AS soal sanksi PBB
Baca juga: Pemimpin Iran: warga AS akan diusir dari Iran dan Suriah
Baca juga: AS akan deportasi profesor Iran setelah tuduhan pelanggaran dagang