Bamsoet ingatkan risiko peningkatan kasus COVID-19 jika paksakan mudik
20 Mei 2020 18:30 WIB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dalam diskusi virtual bersama Relawan Muda Jakarta, Relawan Tunda Mudik FH UNPAD 07, dan pengurus BPP HIPMI FH UNPAD 07, di Jakarta, Rabu. (Istimewa)
Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan masyarakat terhadap risiko besar peningkatan jumlah angka kematian akibat COVID-19 yang menanti jika memaksakan mudik ke luar maupun di sekitar Jabodetabek.
Hal itu menurut dia, mengingat penyebaran virus COVID-19 masih belum terkendali sehingga siapapun rentan menjadi penyebar dan terpapar.
"Jika sayang dengan keluarga dan orang tua, tunda mudik, kasihan orang tua, khususnya yang sudah lanjut usia. Anda mungkin terlihat sehat dan bugar tapi bisa jadi sebetulnya sedang terpapar COVID-19 sehingga memaksakan mudik sama dengan menyebarkan COVID-19 ke anggota keluarga lainnya," kata Bamsoet dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu.
Hal itu dikatakannya dalam diskusi virtual bersama Relawan Muda Jakarta, Relawan Tunda Mudik FH UNPAD 07, dan pengurus BPP HIPMI FH UNPAD 07, di Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan, sesuai anjuran Presiden Joko Widodo, masyarakat bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi untuk mudik virtual karena esensinya tidak berkurang.
"Allah akan tetap mencatatnya sebagai silaturahim yang dapat memperluas rezeki dan membuat hidup menjadi berkah," ujarnya.
Menurut dia, walaupun fisik tidak bisa berjumpa, tapi hati tetap tertautkan sehingga menunda mudik bukan untuk selamanya, hanya sementara hingga COVID-19 pergi.
Dia menjelaskan, apabila masyarakat memaksakan mudik, penyebaran COVID-19 semakin tidak terkendali, rumah sakit bisa kewalahan menangani pasien.
"Akibatnya, bukan hanya tingkat kematian akibat COVID-19 semakin tinggi, namun Indonesia akan terus menerus berada dalam krisis COVID-19," katanya.
Baca juga: Bamsoet minta daerah jangan longgarkan PSBB
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia itu menjelaskan, Korlantas Polri selama 20 hari pelaksanaan Operasi Ketupat 2020 pada 24 April hingga 18 Mei 2020 tercatat sudah 52.076 kendaraan yang dihalau petugas Kepolisian agar putar balik tidak melanjutkan perjalanan mudik.
Data tersebut terkumpul dari tujuh Polda, dari mulai Lampung hingga Jawa Tengah.
Menurut dia, masih lemahnya kesadaran masyarakat mematuhi kebijakan pemerintah, pada akhirnya akan menyulitkan masyarakat sendiri.
"Malah tidak sedikit masih ada yang berusaha mengakali mudik dengan cara menggunakan truk, towing, hingga kontainer. Padahal pelarangan mudik ini dilakukan demi kebaikan dan kemaslahatan kita bersama," katanya.
Politisi Partai Golkar itu menilai semakin masyarakat disiplin ikut terlibat dalam peperangan melawan COVID-19, akan semakin cepat bangsa Indonesia kembali ke kehidupan normal.
Menurut dia, seperti halnya yang sudah dilakukan rakyat Vietnam, Selandia Baru, Korea Selatan maupun Hong Kong yang saat ini sudah bisa beraktivitas di luar rumah, karena beberapa bulan terakhir disiplin mengikuti saran dan anjuran pemerintahnya.
"Tapi jika masyarakat abai, seperti di Brazil atau Amerika Serikat, pengendalian COVID-19 malah akan semakin semrawut. Akibatnya, angka kematian semakin tinggi, perekonomian hancur tidak bisa digerakkan, kondisi sosial dan psikologis masyarakatnya semakin berantakan," ujarnya.
Dia menilai, Pemerintah sudah bekerja keras namun pilihan akhirnya ada di masyarakat, mau mudik dengan konsekuensi maut mengintai, atau tetap di rumah dengan konsekuensi mempercepat pandemi COVID-19 berakhir sehingga kita bisa segera bertemu keluarga dengan nyaman.
Baca juga: Bamsoet minta pemerintah kaji mendalam kebijakan "new normal"
Baca juga: Bamsoet: Waspadai potensi masalah sosial akibat PSBB
Baca juga: Bamsoet: Sumber daya maritim Indonesia perlu dikelola lebih optimal
Baca juga: Bamsoet: Pemuda harus berintegritas tinggi
Hal itu menurut dia, mengingat penyebaran virus COVID-19 masih belum terkendali sehingga siapapun rentan menjadi penyebar dan terpapar.
"Jika sayang dengan keluarga dan orang tua, tunda mudik, kasihan orang tua, khususnya yang sudah lanjut usia. Anda mungkin terlihat sehat dan bugar tapi bisa jadi sebetulnya sedang terpapar COVID-19 sehingga memaksakan mudik sama dengan menyebarkan COVID-19 ke anggota keluarga lainnya," kata Bamsoet dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu.
Hal itu dikatakannya dalam diskusi virtual bersama Relawan Muda Jakarta, Relawan Tunda Mudik FH UNPAD 07, dan pengurus BPP HIPMI FH UNPAD 07, di Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan, sesuai anjuran Presiden Joko Widodo, masyarakat bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi untuk mudik virtual karena esensinya tidak berkurang.
"Allah akan tetap mencatatnya sebagai silaturahim yang dapat memperluas rezeki dan membuat hidup menjadi berkah," ujarnya.
Menurut dia, walaupun fisik tidak bisa berjumpa, tapi hati tetap tertautkan sehingga menunda mudik bukan untuk selamanya, hanya sementara hingga COVID-19 pergi.
Dia menjelaskan, apabila masyarakat memaksakan mudik, penyebaran COVID-19 semakin tidak terkendali, rumah sakit bisa kewalahan menangani pasien.
"Akibatnya, bukan hanya tingkat kematian akibat COVID-19 semakin tinggi, namun Indonesia akan terus menerus berada dalam krisis COVID-19," katanya.
Baca juga: Bamsoet minta daerah jangan longgarkan PSBB
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia itu menjelaskan, Korlantas Polri selama 20 hari pelaksanaan Operasi Ketupat 2020 pada 24 April hingga 18 Mei 2020 tercatat sudah 52.076 kendaraan yang dihalau petugas Kepolisian agar putar balik tidak melanjutkan perjalanan mudik.
Data tersebut terkumpul dari tujuh Polda, dari mulai Lampung hingga Jawa Tengah.
Menurut dia, masih lemahnya kesadaran masyarakat mematuhi kebijakan pemerintah, pada akhirnya akan menyulitkan masyarakat sendiri.
"Malah tidak sedikit masih ada yang berusaha mengakali mudik dengan cara menggunakan truk, towing, hingga kontainer. Padahal pelarangan mudik ini dilakukan demi kebaikan dan kemaslahatan kita bersama," katanya.
Politisi Partai Golkar itu menilai semakin masyarakat disiplin ikut terlibat dalam peperangan melawan COVID-19, akan semakin cepat bangsa Indonesia kembali ke kehidupan normal.
Menurut dia, seperti halnya yang sudah dilakukan rakyat Vietnam, Selandia Baru, Korea Selatan maupun Hong Kong yang saat ini sudah bisa beraktivitas di luar rumah, karena beberapa bulan terakhir disiplin mengikuti saran dan anjuran pemerintahnya.
"Tapi jika masyarakat abai, seperti di Brazil atau Amerika Serikat, pengendalian COVID-19 malah akan semakin semrawut. Akibatnya, angka kematian semakin tinggi, perekonomian hancur tidak bisa digerakkan, kondisi sosial dan psikologis masyarakatnya semakin berantakan," ujarnya.
Dia menilai, Pemerintah sudah bekerja keras namun pilihan akhirnya ada di masyarakat, mau mudik dengan konsekuensi maut mengintai, atau tetap di rumah dengan konsekuensi mempercepat pandemi COVID-19 berakhir sehingga kita bisa segera bertemu keluarga dengan nyaman.
Baca juga: Bamsoet minta pemerintah kaji mendalam kebijakan "new normal"
Baca juga: Bamsoet: Waspadai potensi masalah sosial akibat PSBB
Baca juga: Bamsoet: Sumber daya maritim Indonesia perlu dikelola lebih optimal
Baca juga: Bamsoet: Pemuda harus berintegritas tinggi
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2020
Tags: