Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mengevaluasi prosedur penyaluran bantuan sosial tunai dan bantuan langsung tunai dana desa dalam upaya mempercepat distribusi bantuan bagi warga miskin dan warga terdampak pandemi COVID-19.

Dalam rapat melalui telekonferensi video di Jakarta, Selasa, Presiden meminta jajaran pemerintah segera menyelesaikan persoalan yang menghambat penyaluran bantuan sosial.

"Buat mekanisme lebih terbuka, lebih transparan, sehingga semuanya bisa segera diselesaikan baik. Yang namanya BLT Desa, yang namanya bantuan sosial tunai, saya kira itu ditunggu masyarakat," katanya.

Presiden sudah meninjau penyaluran bantuan sosial tunai maupun bantuan langsung tunai (BLT) desa. Menurut dia, penyaluran bantuan sosial terhambat prosedur yang berbelit.

Oleh karena itu, Presiden mengemukakan perlunya penyederhanaan prosedur penyaluran untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial.

Presiden meminta lembaga pemerintah terkait melibatkan lembaga pengawas seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan kejaksaan dalam pengawasan penyaluran bantuan sosial guna mencegah terjadinya korupsi dan penyelewengan.

Baca juga:
Presiden sebut prosedur berbelit hambat distribusi bantuan sosial
Pemerintah salurkan bantuan sosial ke 8,3 juta keluarga jelang Lebaran