Banjarbaru (ANTARA) - Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto menyetujui usul pembatasan sosial berskala besar (PSBB) bagi Kota Banjarbaru dan dua kabupaten lain di Kalimantan Selatan yakni Kabupaten Banjar dan Barito Kuala.

Wali Kota Banjarbaru Nadjmi Adhani, Senin malam mengatakan, pihaknya sudah mendapat kepastian terkait surat persetujuan PSBB dari Menkes dan mempelajari sambil menunggu peraturan gubernur.

Baca juga: Bahas kesiapan PSBB, DPRD undang Wali Kota Banjarbaru-Kalsel

Surat keputusan persetujuan Menkes tertuang dalam surat nomor HK.01.07/MENKES/304/2020 tentang penetapan PSBB di Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala dan Kota Banjarbaru provinsi Kalsel.

"Surat persetujuan PSBB dari Menkes yang beredar di media sosial memang benar, dan sesuai prosedurnya kami masih menunggu peraturan gubernur sebagai dasar pelaksanaan surat tersebut," ujarnya.

Ia mengatakan, peraturan gubernur menjadi dasar pelaksanaan karena persetujuan PSBB melibatkan dua kabupaten lain, yang akan serentak melaksanakan pembatasan sosial di wilayah masing-masing.

Baca juga: Wali Kota Banjarbaru ajukan usulan PSBB ke Menkes

"Prinsipnya kita akan mempersiapkan semaksimal mungkin sehingga PSBB yang diberlakukan tepat dan sesuai harapan yakni memutus mata rantai penyebaran COVID-19 sehingga tidak semakin banyak korban," ucapnya.

Baca juga: Kapolda Kalsel instruksikan petugas tegakkan aturan PSBB