Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyoroti distribusi bantuan sosial berupa bahan pokok selama penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang belum maksimal.

"Masih banyak kepala keluarga yang belum terdata sebagai penerima bansos," ujar Bamsoet dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan Pemerintah melalui Kementerian Sosial bersama Dinas Sosial semestinya melakukan evaluasi dan merevisi data penerima bansos tahap pertama.

Baca juga: Sejumlah warga Surabaya yang meninggal masuk daftar penerima bansos

Sehingga, penyaluran bansos tahap kedua didasari dengan data yang lebih akurat dan berjalan dengan maksimal.

Pemerintah, kata Bamsoet, perlu membangun sistem transparansi data penerima bansos dengan membuat situs resmi khusus bansos disertai informasi mendetil terkait skema bansos yang dapat diakses oleh publik.

Sehingga masyarakat dimudahkan dalam melakukan pengawasan serta memantau langsung proses verifikasi dan validasi status mereka sebagai penerima bansos.

Baca juga: Ridwan Kamil soroti data bantuan tak sinkron antara pusat dan daerah

Ia pun mendorong Pemerintah bersama Dinas Sosial terus menyosialisasikan dan mempublikasikan mengenai prosedur pemberian dan penyaluran bansos secara transparan dan terbuka, mengingat masih minimnya informasi mengenai siapa saja yang bisa mendapatkan dan bantuan apa yang mereka dapatkan.

"Pemerintah (Kemensos) harus dapat menjamin dan memastikan program jaring pengaman sosial termasuk bansos tetap berjalan secara transparan, akuntabel serta tepat sasaran," ujar Bamsoet menegaskan.

Baca juga: Kabareskrim instruksi jajaran awasi penyaluran bansos agar tepat