Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Perancis menghibahkan dana sekitar Rp10 miliar (690 ribu Euro/1 juta dolar AS) kepada Indonesia untuk pembuatan rencana induk sistem transportasi publik terpadu Bandung Metropolitan Area.

Penandatanganan perjanjian pemberian hibah itu dilakukan Dirjen Pengelolaan Utang Depkeu Rahmat Waluyanto dan Dubes Perancis untuk RI Philipe Zeller di Gedung Depkeu Jakarta, Rabu.

"Penyusunan master plan Bandung Metropolitan Area diharapkan dapat diselesaikan pada Desember 2009," kata Philipe Zeller dalam jumpa pers usai penandatanganan perjanjian.

Hadir pula dalam kesempatan itu Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan Ditjen Hubdat Dephub, Eli Sinaga, Direktur Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Ditjen Pengelolaan Utang, Maurin Sitorus, dan pejabat dari Bappenas.

Sistem transportasi publik pintar dikenal sebagai vektor untuk pembangunan yang berkelanjutan, pengurangan polusi, pemberantasan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup yang lebih baik.

Tujuan proyek itu untuk menyusun kebijakan transportasi massal, strategi dan perencanaan untuk semua sistem transportasi di Bandung metropolitan Area, dan untuk mempersiapkan rencana lain terkait pembangunan sistem transportasi seperti pembangunan infrastruktur, manajemen operasi transportasi publik, dan penataan institusional.

Proyek akan dilaksanakan oleh konsultan Perancis SCNF Internasional, di bawah pengawasan Dephub, bekerjasama dengan Pemda Jabar, dan semua pihak mulai masyarakat sipil hingga perusahaan transportasi serta asosiasi profesi. Perusahaan konsultan itu juga melibatkan para ahli dari ITB.

Bantuan itu merupakan bagian dari "Emerging Country Facilities" (FASEP-Fond d`Etudes et d`Aide au Secteur Prive) yang dilaksanakan Ditjen Kebijakan Ekonomi dan Perbendaharaan Kementerian Ekonomi, Industri, dan Ketenagakerjaan Perancis.

Fasilitas itu khusus ditujukan untuk menyediakan bantuan finansial dalam persiapan proyek infrastruktur terkait dengan transportasi, pengelolaan air, jasa, dan energi. (*)