Bahlil ajak dubes tangani langsung investasi asing masuk ke Indonesia
6 Mei 2020 18:43 WIB
Tangkapan layar Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia (tengah) dalam acara "market sounding" yang digelar Kementerian PUPR secara virtual di Jakarta, Kamis (30/4/2020). ANTARA/Aji Cakti
Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengajak para duta besar (dubes) bisa menangani langsung investasi asing yang hendak masuk ke Indonesia.
Dalam webinar dengan Kementerian Luar Negeri yang dipantau di Jakarta, Rabu, Bahlil mengatakan upaya itu perlu dilakukan untuk mengantisipasi penurunan realisasi investasi triwulan II 2020 sebagai dampak COVID-19.
"Saya tawarkan konsep ke Bapak Ibu Dubes, setiap investasi masuk, kita sama-sama saja biar mereka tidak dipingpong," katanya.
Baca juga: Investasi baru masih sulit, BKPM fokus realisasikan yang terhambat
Menurut dia, kerja sama dengan para dubes disebutnya wajar karena selama ini peran mereka yang ikut mempromosikan Indonesia, termasuk investasinya.
Mantan Ketua Umum Hipmi itu juga mengatakan hal tersebut perlu dilakukan lantaran pola birokrasi berbelit yang menghambat arus investasi masuk.
"Untuk triwulan II yang harus dilakukan adalah bagaimana mempercepat kalau ada investor masuk, kita bantu, langsung tangani. Enggak bisa lagi pakai birokrasi, pakai surat, begitu," katanya.
Bahlil menambahkan birokrasi di Indonesia begitu luar biasa rumit. Hal itu pun tentu dikhawatirkan membuat calon investor urung menanamkan modal di Indonesia.
"Untuk dorong investasi, rasanya agak susah. Karena bagaimana asing mau percaya sama kita, kalau kita sendiri sesama anak bangsa tidak saling percaya. Birokrasinya luar biasa sekali. Ada uang disetujui perbankan, tapi tidak juga cair karena persoalan politik dan lainnya. Ini salah satu persoalan besar di negara kita," ujarnya.
Baca juga: BKPM: Permohonan izin operasional pada April tertinggi selama 2020
Baca juga: Maluku Utara primadona investasi asing di timur Indonesia
Dalam webinar dengan Kementerian Luar Negeri yang dipantau di Jakarta, Rabu, Bahlil mengatakan upaya itu perlu dilakukan untuk mengantisipasi penurunan realisasi investasi triwulan II 2020 sebagai dampak COVID-19.
"Saya tawarkan konsep ke Bapak Ibu Dubes, setiap investasi masuk, kita sama-sama saja biar mereka tidak dipingpong," katanya.
Baca juga: Investasi baru masih sulit, BKPM fokus realisasikan yang terhambat
Menurut dia, kerja sama dengan para dubes disebutnya wajar karena selama ini peran mereka yang ikut mempromosikan Indonesia, termasuk investasinya.
Mantan Ketua Umum Hipmi itu juga mengatakan hal tersebut perlu dilakukan lantaran pola birokrasi berbelit yang menghambat arus investasi masuk.
"Untuk triwulan II yang harus dilakukan adalah bagaimana mempercepat kalau ada investor masuk, kita bantu, langsung tangani. Enggak bisa lagi pakai birokrasi, pakai surat, begitu," katanya.
Bahlil menambahkan birokrasi di Indonesia begitu luar biasa rumit. Hal itu pun tentu dikhawatirkan membuat calon investor urung menanamkan modal di Indonesia.
"Untuk dorong investasi, rasanya agak susah. Karena bagaimana asing mau percaya sama kita, kalau kita sendiri sesama anak bangsa tidak saling percaya. Birokrasinya luar biasa sekali. Ada uang disetujui perbankan, tapi tidak juga cair karena persoalan politik dan lainnya. Ini salah satu persoalan besar di negara kita," ujarnya.
Baca juga: BKPM: Permohonan izin operasional pada April tertinggi selama 2020
Baca juga: Maluku Utara primadona investasi asing di timur Indonesia
Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2020
Tags: