Jakarta (ANTARA News) - Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) mengharapkan, pemerintahan baru mendatang menekan secara signifikan subsidi energi yakni bahan bakar minyak (BBM) dan listrik.

Direktur Puskepi Sofyano Zakaria di Jakarta, Kamis mengatakan, pemerintahan baru mesti berani membuat kebijakan yang menetapkan BBM bersubsidi hanya diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu.

"Capres dan cawapres terpilih harus berani membuat kebijakan yang menekan subsidi BBM dan listrik secara signifikan," ujarnya.

Hasil hitung cepat sejumlah lembaga survai dan data sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan pasangan capres-cawapres Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono unggul atas Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto dan Jusuf Kalla-Wiranto.

Perhitungan tersebut juga menunjukkan pasangan Yudhoyono-Boediono memenangkan pemilihan presiden dalam satu putaran saja.

Sofyano mengatakan, pemerintahan baru mesti mempercepat kebijakan pengalihan penggunaan BBM bagi rumah tangga dengan elpiji dan angkutan umum dengan bahan bakar gas (BBG).

"Kebijakan ini akan menghemat subsidi cukup besar," ujarnya.

Demikian pula, lanjutnya, pemerintahan baru mesti memliki program percepatan pengalihan bahan bakar PLN yang masih memakai BBM.

Ia mengharapkan, pemerintah tidak lagi mengekspor gas dan batubara, sehingga dapat digunakan PLN dengan maksimal.

"Kami ingin selama lima tahun ini tidak ada lagi subsidi buat PLN," ujarnya.

Puskepi juga meminta pemerintahan baru tidak hanya melanjutkan program-program yang telah ada, namun juga melakukan terobosan dan percepatan.

"Kalau hanya melanjutkan program kebijakan yang sudah berjalan, maka saya yakin tidak ada perubahan yang signifikan di sektor energi," kata Sofyano.

Sejumlah program lain yang mesti menjadi prioritas adalah peningkatan produksi minyak, pembangunan kilang baru, penemuan sumur minyak baru, dan peningkatan kinerja PT Pertamina (Persero). (*)