Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Inmind Institute Yon Machmudi mengatakan, pihaknya meluncurkan lembaga kajian dan penelitian bernama Inisiatif Moderasi Indonesia Institute (InMind Institute) untuk memperkuat integrasi nasional.

"Ini merupakan upaya penguatan gerakan moderasi dalam menopang demokrasi dan kebangsaan di Indonesia," ujar Yon dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa.

InMind Institute sendiri merupakan sebuah lembaga nonprofit dan nonpartisan yang fokus melakukan gerakan pengarusutamaan moderasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berlandaskan Pancasila.

Baca juga: Indonesia-UEA bahas penguatan moderasi

Menurut Yon, gerakan moderasi yang mengandung nilai-nilai toleransi, kepercayaan dan saling memahami ini akan digalakkan untuk para generasi muda terutama para mahasiswa di dunia kampus.

Yon mengatakan kemampuan suatu negara dalam menghadapi pandemi COVID-19 sangat ditentukan oleh kemampuan ekonomi di negara tersebut.

"Negara dengan perekonomian kuat, akan mampu memberikan rasa aman kepada warganya dengan memberikan sejumlah bantuan ekonomi. Masyarakat juga cenderung patuh," kata Yon.

Baca juga: Menag: Zakat dan wakaf jadi sarana moderasi beragama

Hal itu terjadi di sejumlah negara di kawasan Timur Tengah. Berbeda dengan negara-negara berkonflik seperti Libya ataupun Libanon, ketidakmampuan ekonomi negaranya tidak mampu membuat masyarakat "aman" dengan pandemi itu.

"Meski demikian, tidak ada perubahan sistem politik yang signifikan di Timur Tengah dengan pandemi ini. Justru negara-negara yang mampu menyokong masyarakat secara ekonomi, justru akan semakin menguat legitimasinya di negara tersebut," terang dia.

Pembina InMind yang juga Wakil Rektor 4 Universitas Indonesia, Dr Muhammad Luthfi, menyampaikan bahwa kehadiran InMind Institute merupakan sebuah upaya untuk menghadirkan iklim moderasi di Indonesia. Merujuk pada kebhinekaan Indonesia, penguatan nilai-nila moderasi harus diupayakan dengan kuat.

Ketua Pusat Penelitian Politik LIPI, Prof Firman Noor PhD, memprediksi mengenai masa depan demokrasi di Indonesia usai pandemi COVID-19.

Menurut Firman, iklim Indonesia saat ini, jika merujuk pada istilah Colin Crouch tengah mengalami postdemocracy.

"Yakni sebuah keadaan dimana Indonesia tidak bisa disebut dalam keadaan demokratis, namun tidak berarti tengah menuju ke rezim otoriter.
Keadaan ini tidak akan berubah paska pandemi COVID-19. Kecenderungan ke arah oligarki tampak menguat di Indonesia. Meski demikian, "civil society" meski memberikan pengaruh yang kuat agar iklim demokrasi tetap bertahan di Indonesia," kata Firman.

Baca juga: Menag: Moderasi beragama banyak dilakukan melalui dunia pendidikan