Jakarta,(ANTARA News) - Anggota tim kampanye nasional pasangan SBY-Boediono, Zulkifli Hasan mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal administrasi peminjaman sekitar 80 unit komputer dari tim kampanye dari pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto.

"KPU itu lembaga independen, lembaga negara, harusnya dalam menerima sumbangan dalam bentuk apapun, administrasinya harus benar, apakah bantuan dana, peralatan, dan kendaraan," katanya, di Jakarta, Selasa, yang ditemui di sela-sela proses penyisiran DPT yang berlangsung di Gedung KPU.

Menurut dia, pihaknya baru mengetahui bahwa dalam proses pemeriksaan ulang DPT pilpres ini, KPU mendapat bantuan peralatan dari salah satu tim kampanye.

"Prosedur dan administrasinya harus benar," katanya sambil menanyakan manfaat bantuan 80 unit komputer tersebut.

Menurut dia, KPU memiliki anggaran yang cukup untuk menyediakan komputer dengan jumlah memadai untuk mengoreksi DPT pilpres.

"Saya justru mendengar, kalau rapat pleno menolak pinjaman tersebut. Tetapi itu yang saya dengar," katanya.

Sementara itu, secara terpisah anggota tim kampanye Megawati Soekarnoputi-Prabowo Subianto, Arif Wibowo mengatakan sekitar 80 unit komputer tersebut hanya dipinjamkan.

Setelah proses penyisiran ini selesai, maka 80 unit komputer tersebut akan ditarik kembali. "Itu hanya dipinjamkan setelah selesai komputer itu kita tarik kembali," tegasnya.

Menurut dia, jika penyisiran dilakukan hanya dengan peralatan KPU yang ada, maka prosesnya tidak dapat dilaksanakan dalam waktu yang singkat.

Komputer-komputer tersebut didatangkan pada Senin malam (6/7) oleh tim kampanye ke Gedung KPU lantai dua untuk digunakan dalam proses pemeriksaan ulang.

Selain puluhan unit komputer tersebut, tim Mega-Prabowo juga memperbantukan sekitar 100 personil untuk memeriksa DPT pilpres.(*)