Jakarta (ANTARA News) - Sebanyak 80 dari 100 unit komputer bantuan dari tim calon presiden dan calon wakil presiden Megawati-Prabowo dan Jusuf Kalla-Wiranto resmi digunakan di ruang rapat utama Gedung KPU, Jakarta, Senin malam.

Sebelum pengoperasian komputer itu, tampak tim kampanye dari pasangan Megawati-Prabowo serta Jusuf Kalla-Wiranto menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian berdoa.

Bantuan komputer itu merupakan wujud partisipasi mereka dalam menyediakan alat untuk mencocokkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bermasalah.

"Tugas para operator kumputer ini adalah untuk menyamakan data dari seluruh kabupaten kota yang diduga ganda. Di mana terdapat ada satu nama dengan alamat, umur dan tempat tanggal lahir sama dipakai oleh lebih dari 3-5 orang," kata anggota tim sukses JK-Wiranto, Ali Muchtar Ngabalin.

Menurut dia, partisipasi bantuan peralatan kumputer tersebut adalah untuk membantu KPU dalam rangka transparasi data pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT.

Ia mengatakan, Tim JK-Wiranto, saat ini akan mencocokkan data sampel di 69 kabupaten/kota yang dianggap tidak sesuai dengan DPT yang dikeluarkan KPU.

Dengan demikian, setelah data ini dibuka oleh KPU secara "on line" maka bisa saja akan ketahuan apakah terjadi nama ganda atau tidak.

Hal senada diungkapkan anggota tim Mega-Prabowo, Arif Wibowo. Ia mengatakan dukungan dengan 100 komputer itu adalah untuk menyisir DPT yang tidak terdaftar dalam DPT itu.

Pemeriksaan dilaksanakan malam ini juga setelah persiapan peralatan selesai, katanya.

Ia mengatakan, dengan waktu yang tersisa yakni dua hari menjelang pemilu, ia optimistis penyisiran DPT dapat dituntaskan.

Anggota KPU Andi Nurpaty, saat menyaksikan pengoperasian 80 unit komputer yang merupakan bantuan tim Mega-Prabowo dan JK-Wiranto mengatakan dengan adanya peralatan ini diharapkan akan lebih transparans dalam melakukan verifikasi DPT yang diduga terjadi ganda.

"Proses penyisiran data itu akan dilakukan sampai besok pagi. Apabila ditemukan ada yang ganda, langsung kita coret," katanya.

Ia mengatakan, pemeriksaan ulang data tersebut, harus dicocokkan dengan data di daerah karena kemungkinan data tersebut telah diperbaiki oleh petugas di daerah.

"Bisa jadi yang di masing-masing daerah justru sudah diperbarui," katanya.(*)