Jakarta,(ANTARA News) - Cawapres Prabowo Subianto menyambut baik niat KPU untuk mengkoreksi dan menyisir DPT Pilpres yang dianggap masih bermasalah karena banyaknya pemilih yang belum terdaftar, nama pemilih ganda atau nama pemilih fiktif.

"Ini sudah kemajuan dengan DPT mau dibuka, harusnya kan sejak 30 hari yang lalu. Tim kami sudah mengirim surat tiga kali kepada KPU tetapi tidak ada jawaban soal DPT ini, terpaksa kami datang," kata Prabowo usai bersama capres Megawati Soekarnoputri dan capres Jusuf Kalla dan cawapres Wiranto melakukan pertemuan dengan KPU di Jakarta, Senin.

Menurutnya, meski sudah agak terlambat, niat untuk memperbaiki DPT itu dalam dua hari menjelang pilpres diharapkan bisa menyelesaikan persoalan ini. "Kalau ada itikad baik dari semua pihak, masih ada harapan (dalam dua hari ini)," katanya.

Dikatakan Prabowo, dirinya menyayangkan bahwa DPT baru bisa diakses oleh semua pihak termasuk oleh tim capres menjelang pelaksanaan pilpres, karena seharusnya dalam abad modern ini tidak perlu lagi daftar pemilih dirahasiakan.

Menurutnya, jika DPT pilpres ini masih bermasalah maka siapapun yang menjadi pemenangnya tidak akan mendapatkan legitimasi rakyat.

"Kalau DPT bersih, terbuka, transparan, rakyat bicara, maka apapun keputusan rakyat akan kita hormati, kita akan bersungguh-sungguh. Saya yang pertama mengucapkan selamat kepada siapapun yang menang nantinya, itulah arti demokrasi, siap menang siap kalah," katanya.

Tetapi, kalau kalau prosesnya tidak bersih, tidak transpran tidak masuk akal, maka akan ada puluhan juta orang kehilangan hak politiknya, katanya.

Sementara mengenai usulan penggunaan KTP dalam pilpres nanti, Prabowo mengharapkan ada kebajikan dari KPU untuk menyetujui hal itu.

"Kita berharap ada kearifan untuk masa depan, dalam UUD warga negara itu djamin hak politiknya, sekarang kalau ada masalah teknis administrasi, masa KTP tidak cukup, atau menggunakan surat keterangan RT kan bisa," katanya.

Mengenai DPT, sebenarnya KPU sudah menginstruksikan KPU provinsi, kabupaten/kota untuk membuka DPT ini karena hanya KPU daerahlah yang memiliki DPT dengan nama pemilih.(*)