Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Fraksi PPP DPR, Achmad Baidowi menilai kebijakan relaksasi atau pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bisa dilakukan apabila trend penyebaran wabah covid-19 di suatu wilayah, benar-benar turun drastis.

"Menangani wabah Covid-19 tidak boleh main-main, tidak boleh gegabah karena taruhannnya nyawa. Sejauh ini warga yang terpapar Covid-19 terus bertambah dan ini wajib diantisipasi," kata Baidowi dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Baca juga: Presiden Jokowi perintahkan penerapan PSBB ketat dan efektif

Hal itu dia katakan terkait pernyataan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, bahwa pemerintah sedang memikirkan relaksasi PSBB sebagai tanggapan atas keluhan masyarakat yang tidak dapat melakukan aktivitas dengan bebas saat pemberlakukan PSBB.

Baidowi mengatakan, terkait ada warga yang tidak bisa leluasa beraktivitas, itu merupakan bagian dari kebijakan PSBB yang tujuannya memang untuk membatasi aktivitas warga. Kebijakan PSBB menurut dia masih jauh lebih baik dibanding dengan karantina wilayah.

Baca juga: Presiden ingin setiap daerah miliki target dalam penerapan PSBB

Ia menilai yang penting diwujudkan saat ini bagaimana pemerintah memastikan bantuan stimulus ekonomi yang diberikan tepat sasaran. "Termasuk pelaksanaan Kartu Prakerja benar-benar diarahkan untuk warga agar bisa membuka usaha mandiri, bukan sekedar seremonial," ujarnya.

Baca juga: Gorontalo mulai PSBB untuk kendalikan penularan COVID-19

Ia menilai jika melihat fakta bahwa ada penumpang KRL yang positif Covid-19 maka bukan waktu yang tepat untuk melakukan relaksasi PSBB.