Jakarta (ANTARA) - Sebanyak 200 orang yang mengikuti pemeriksaan rapid test difasilitasi Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) bersama organisasi kemasyarakatan Gerak BS, dinyatakan negatif COVID-19.

"Alhamdulillah dari hasil rapid test seluruhnya negatif. Namun demikian bukan berarti mereka bisa bebas melakukan apa pun sesuka hati. Physical distancing tetap wajib ditaati," ujar Bamsoet, di Jakarta, Minggu.

"Karena tidak ada jaminan, siapa pun yang mendapat hasil negatif hari ini berarti selamanya kebal terhadap COVID-19. Siapa pun wajib menjaga kesehatan dirinya," ujar Bamsoet pula.
Baca juga: 68 karyawan Sampoerna di Panjaringan Surabaya diminta rapid test


Dia mengatakan, rapid test yang dikuti oleh Asosiasi Perdagangan Barang, Distributor, Keagenan dan Industri (ARDIN) Indonesia, anggota Motor Besar Indonesia (MBI), anggota Garda Ojol, dan anggota Laskar Merah Putih itu, dilakukan untuk mendeteksi dini gejala COVID-19, sekaligus membantu negara dalam memutus mata rantai penyebaran virus tersebut.

Menurut dia, diperlukan kesatuan langkah semua pihak dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Dari rapid test yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap 76.636 warga, 4 persen di antaranya atau sekitar 3.044 orang terindikasi positif COVID-19.

Karena itu, kata dia, diperlukan penanganan yang sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku, sehingga orang-orang yang diduga positif COVID-19, bisa menjalani test swab Polymerase Chain Reaction (PCR) atau minimal mengisolasi diri.

"Pemerintah daerah maupun pusat tak bisa bergerak sendirian. Butuh pula partisipasi masyarakat, khususnya dalam menyelenggarakan rapid test terhadap berbagai kalangan masyarakat. Semakin banyak rapid test dilakukan, semakin cepat kita keluar dari pandemi COVID-19," kata Bamsoet.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menyinggung mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap dunia usaha. Dia tak menampik adanya keresahan dunia usaha jika pandemi COVID-19 terus berlanjut.

"Kita tentu tidak bisa membayangkan bila pandemi COVID-19 ini tidak segera bisa dihentikan penyebarannya, banyak hal akan menjadi lebih buruk di masa mendatang. Apalagi kalau tidak ada empati manusia dan solidaritas nasional," kata dia pula.
Baca juga: 96 persen hasil rapid test di DKI Jakarta dinyatakan negatif


Dia mengatakan bahwa para pengusaha di Indonesia sebenarnya telah berupaya maksimal mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal. Insentif perpajakan yang dikeluarkan Pemerintah, kata dia, sedikit banyak turut membantu dunia usaha untuk bertahan.

"Tinggal kini peran seluruh warga untuk menaati Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sehingga COVID-19 bisa segera berlalu, dan dunia usaha bisa kembali bergairah," ujar Bamsoet.