Pontianak (ANTARA News) - Komandan Korem 121//Alambhana Wanawwai, Kolonel (Inf) Nukman Kosadi, menilai Pemerintah Malaysia menutup mata dalam penyelesaian lima tapal batas Indonesia - Malaysia di Kalimantan Barat.

"Dari beberapa pertemuan pihak Malaysia selalu berdiam diri dan tidak ada niat baik menyelesaikan permasalahan patok batas negara antara Indonesia - Malaysia," kata Nukman Kosadi di Pontianak, Kamis.

Lima patok tapal batas negara yang bermasalah itu adalah Camar Bulan di Kabupaten Sambas, titik D 400 di Kabupaten Bengkayang, Gunung Raya di Bengkayang, Sungai Buan Bengkayang dan Batu Aum Kabupaten Bengkayang.

"Lima titik batas negara itu bermasalah sejak tahun 1980-an tetapi hingga kini tidak ada titik temu karena Malaysia selalu ngotot," kata Nukman.

Nukman menilai Malaysia telah berlaku licik dalam perluasan wilayahnya di Semunying, Kabupaten Bengkayang, tahun 2008 dimana ada sekitar dua hektare lahan Indonesia dicaplok Malaysia guna ditanami sawit.

"Kita tidak perlu kompromi untuk masalah itu, lahan sawit itu langsung kita bersihkan karena memang wilayah Indonesia," katanya.

Korem 121/ABW juga menemukan sekitar 50 patok tapal batas negara di wilayah Kalbar - Sarawak, hilang dan ada di sepanjang dua kilometer.

"Patok tapal batas negara yang hilang itu sebagian besar tipe B, dugaan kita sementara hilangnya karena aktifitas pembukaan jalan untuk perkebunan sawit dari Malaysia," katanya.

Korem 121/ABW telah menyampaikan temuan hilangnya patok tapal batas negara itu ke tentara Malaysia. "Mereka menyebutkan hilangnya patok itu karena aktivitas perkebunan, bukan oleh Pemerintah Malaysia," katanya.

Diperkirakan lebih banyak lagi patok tapal batas yang hilang mengingat panjang perbatasan darat Indonesia - Malaysia di Kalimantan mencapai 2.004 kilometer, terdiri dari 857 kilometer di Kalbar dan 1.147 kilometer di Kaltim.

Perbatasan Kalbar sangat rawan oleh tindakan ilegal, seperti eksploitasi kekayaan alam, pembalakan hutan liar, pedagangan gelap, penyelundupan, perdagangan manusia, infiltrasi, sabotase, dan kegiatan intelijen asing, demikian Nukman. (*)