Yogyakarta (ANTARA News) - Calon wakil presiden Wiranto berjanji akan mempertahankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika dirinya bersama calon presiden Jusuf Kalla terpilih untuk memimpin Indonesia.

"JK-Wiranto akan mempertahankan dan memperkuat KPK, sehingga lembaga ini mampu memberantas korupsi dari hulu hingga hilir," katanya menjawab pertanyaan aktivis mahasiswa dalam kampanye dialogis di Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jumat (26/6).

Wiranto menegaskan, masih banyak dana yang hilang "dimakan" para koruptor dibanding uang negara yang dapat diselamatkan. "Oleh karena itu, kami (JK-Wiranto, red.) akan mempertahankan dan memperkuat KPK dalam memberantas korupsi," katanya.

Untuk itu, Wiranto tidak ragu menerima kontrak politik usulan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Yogyakarta.

Isi kontrak politik tersebut antara lain nasionalisasi aset pemerintah, menegakkan ekonomi kerakyatan, penegakan hukum, memberantas mafia peradilan, mewujudkan pendidikan yang murah dan berkualitas, NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) harga mati, pemerintahan demokratis, serta tata pemerintahan yang bersih.

"Substansi kontrak politik yang diusulkan Aliansi BEM Yogyakarta sesuai dengan visi dan misi yang diusung pasangan capres-cawapres JK-Wiranto," katanya.

Aliansi BEM Yogyakarta yang hadir adalah BEM Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Sanata Dharma, Akprind Yogyakarta, Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, dan sejumlah perguruan tinggi lainnya di DIY.

Wiranto mengatakan pasangan JK-Wiranto siap melakukan kontrak politik dengan siapa pun, karena sudah menjadi misi pasangan ini untuk memajukan bangsa Indonesia.

"Kita harus menjadi bangsa yang mandiri, bangsa yang mampu berdiri dengan kemampuan sendiri dalam melaksanakan pembangunan," katanya.

Ia juga berjanji untuk mensejajarkan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia, sehingga Indonesia tidak dianggap sebelah mata ketika berhadapan dengan negara-negara lain.

Koordinator Aliansi BEM Yogyakarta Fika Taufiqurrahman mengatakan kontrak politik yang disampaikan kepada pasangan capres-cawapres bukan merupakan dukungan politik.

"Ini kontrak politik yang harus disepakati agar pasangan capres-cawapres terpilih nanti benar-benar melaksanakan apa yang telah dijanjikan," katanya.

Dalam kampanye dialogis itu, Wiranto mengatakan selama sepuluh tahun terakhir bangsa Indonesia tidak mengalami kemajuan yang signifikan.

Oleh karena itu, menurut dia butuh perubahan yang mampu mengganti sistem tata pemerintahan yang lebih baik.

"JK-Wiranto siap memimpin perubahan itu, bahkan siap memenangi pilpres dalam satu putaran," katanya.

Ia mengatakan banyak yang harus dibenahi pada bangsa ini, terutama perbaikan ekonomi riil yang diharapkan mampu mengentaskan keterpurukan bangsa Indonesia.

"Kami berjanji untuk menciptakan keamanan, keadilan dan kesejahteraan rakyat, yang semuanya akan dilaksanakan secara cepat," katanya.

Mengenai keistimewaan DIY, menurut dia, JK-Wiranto berjanji dan memastikan bahwa Undang-undang Keistimewaan DIY akan menjadi kenyataan.

"Apabila kami dipercaya memimpin bangsa Indonesia, kami memastikan UU keistimewaan DIY akan terwujud, sehingga masyarakat Yogyakarta tidak perlu menunggu terlalu lama pengesahan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK)," katanya.

Shalat Jumat

Sebelum kampanye dialogis di Wonosari, Gunungkidul, Wiranto, jenderal purnawirawan ini melaksanakan ibadah salat Jumat di Masjid Besar Mataram, Kotagede, Yogyakarta.

Wiranto mengenakan baju batik warna kuning tua kecoklatan dan berpeci. Ia duduk di saf paling depan, dan mendengarkan khotbah yang disampaikan khatib Achmad Khamim.

Kedatangan Wiranto dan rombongan di masjid peninggalan Kerajaan Mataram itu menjadi pusat perhatian para jamaah salat Jumat di masjid ini.

Achmad Khamim dalam khotbahnya mengatakan bahwa pemimpin, seperti yang diwasiatkan Nabi Muhammad SAW, merupakan amanah, dan seorang pemimpin harus mampu menjalankan amanah itu dengan baik dan adil.

Seusai salat Jumat, Wiranto menerima jabat tangan dari para jamaah di serambi masjid.

Masjid Besar Mataram Kotagede yang ditetapkan pemerintah sebagai cagar budaya terletak di Desa Jagalan, Kecamatan Banguntapan.

Bangunan masjid berbentuk bujur sangkar berukuran 35,46 meter X 26,55 meter ini dibangun pada masa pemerintahan Kerajaan Mataram Islam yang dipimpin Panembahan Senopati antara tahun 1575-1601 Masehi.

Minta Klarifikasi

Panwaslu Gunungkidul akan meminta klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran dalam kampanye cawapres Wiranto di Gelanggang Olah Raga (GOR) Niagara, Mulyosari, Wonosari, Jumat (26/6).

"Kami menemukan tiga hal yang akan diklarifikasi kepada tim kampanye pasangan capres-cawapres JK-Wiranto di Gunungkidul," kata anggota Panwaslu Gunungkidul Buchori Ikhsan.

Ia mengatakan temuan panwaslu di antaranya ada warga negara asing berada di kursi kehormatan, keterlibatan Aliansi BEM Yogyakarta dalam penyampaian orasi politik dan penyematan pin bergambar pasangan JK-Wiranto, serta kehadiran anak-anak di bawah umur dalam kampanye dialogis itu.

Menurut Buchori, kehadiran warga negara asing telah diatur dalam ketentuan khusus yang saat ini masih didalami Panwaslu Gunungkidul. "Sebab, keterlibatan warga negara asing tidak diperbolehkan dalam kampanye terbuka," katanya.

Dari pantauan panwaslu, katanya, sejak awal acara hingga berakhirnya kampanye dialogis Wiranto, banyak peserta kampanye membawa anak kecil.

"Keterlibatan anak-anak di bawah umur jelas melanggar aturan, dan kami melihat puluhan anak kecil terlibat dalam kampanye itu," katanya.

Ia mengatakan pihaknya telah mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran tersebut, dan panwaslu akan segera memanggil tim kampanye pasangan JK-Wiranto Kabupaten Gunungkidul.

Ketua tim kampanye pasangan JK-Wiranto di Gunungkidul, Slamet ketika dikonfirmasi menyatakan terkejut atas temuan panwaslu yang melihat ada warga negara asing dalam kampanye tersebut.

"Warga asing itu sudah menjadi warga negara Indonesia yang ikut dalam rombongan tim kampanye dari Jakarta," katanya.

Soal kehadiran anak di bawah umur, katanya, panitia tidak pernah mengundang anak kecil untuk hadir dalam kampanye dialogis Wiranto.

"Tetapi kalau panwaslu tetap akan memanggil tim kampanye, kami siap memberikan klarifikasi," kata Slamet.
(*)