Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menyoroti sejumlah masalah yang mungkin akan dihadapi Indonesia pada masa mendatang seperti krisis pangan, ketahanan energi dan sistem jaring pengaman sosial.

"Saat ini hingga beberapa tahun ke depan ada banyak persoalan kita harus selesaikan. Sektor pangan misalnya FAO sudah memberikan peringatan akan terjadinya krisis pangan, bencana kelaparan yang mengancam dunia 135 juta orang terancam kelaparan atau bahkan mengalami lebih buruk dari itu," kata Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Kamis.

Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2020 melalui video conference bersama dengan para menteri Kabinet Indonesia Maju, para kepala daerah serta para kepala Badan Pembangundan Daerah (Bappeda).

"Karena itu ketersediaan pangan, food security, sangat penting bagaimana dengan kesiapan produksi pangan kita, bagaimana kesiapan industri pengolahan pasca panen, bagaimana efisiensi rantai pasok dan distribusi semua harus kita lihat lagi dan kita harus siapkan strategi besar menghadapi itu ke depan," ungkap Presiden.

Selanjutnya di sektor ketahanan energi, Presiden Jokowi menyoroti naik-turunnya harga minyak mentah dunia.

"Sektor energi juga demikian bagaimana di tengah volatilitas harga minyak mentah dunia saat ini yang tiba-tiba jatuh dari 60 (dolar AS) ke sekarang 20-an (dolar AS), itu sebuah volatilitas yang sangat besar sekali," tambah Presiden.

Presiden pun meminta agar para peserta Musrenbangnas harus merancang bagaimana strategi besar Indonesia ke depan untuk mengurangi ketergantungan energi fosil.

"Ke mana arahnya apakah ke bio energy atau ke baterai? Ini akan menentukan arah riset dan pengembangan energi baru dan terbarukan," ungkap Presiden.

Secara khusus Presiden memberikan perhatian khusus ke sistem jaring pengaman sosial khususnya dalam masa pandemi saat ini.

"Masyarakat terdampak sangat banyak. Hampir semua sektor di Tanah Air, PHK, kehilangan pendapatan, pekerjaan, jumlah warga miskin meningkat karena itu kita perlu menyediakan bersama bagaimana model dan cara jaring pengaman sosial," kata Presiden.

Bagaimana bentuk bantuan sosial yang betul-betul efektif dan cepat sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan sampai pada target dan sesuai pada sasaran.

"Bagaimana terdapat data akurat yang transparan dan akuntabel, setiap saat bisa dilihat bisa diketahui sehingga dapat dikoreksi dengan cepat kalau terjadi kesalahan sehingga kita dapat pastikan penerima adalah orang yang berhak dan benar-benar membutuhkan," tegas Presiden.

Baca juga: Produsen pupuk siap jaga produksi untuk ketahanan pangan
Baca juga: Program refocusing anggaran diharapkan tidak ganggu ketahanan pangan
Baca juga: Pemerintah diminta optimalkan EBT perkuat ketahanan energi nasional