Mamuju (ANTARA News) - Laskar Anti Korupsi Provinsi Sulawesi Barat (Lak-Sulbar) meminta agar masyarakat di daerahnya memilih pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) yang tidak korupsi dalam pemilihan presiden (Pilpres) 8 Julu mendatang.

"Pilih pemimpin yang tidak korupsi, jangan memilih pemimpin yang sudah terindikasi korupsi," kata Ketua Lak-Sulbar, Muslim Fatillah Azis di Mamuju, Senin

Ia mengatakan, budaya korupsi telah menjadi momok menakutkan di bangsa ini karena praktik tersebut telah membuat bangsa ini menjadi terpuruk dan berada di garis kemiskinan karena ekonomi bangsa ini hanya terpusat pada kelompok tertentu.

Dampak korupsi telah meluluhlantakkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, karena para koruptor yang telah menguras habis kekayaan alam yang kita miliki yang sebagian besar diperoleh dari hasil keringat rakyat, ujarnya

Menurut dia, pemimpin yang akan lahir dalam pilpres 2009 ini tidak boleh lahir dari latar belakang Orde Baru yang sudah terbukti memiliki track record yang sudah rusak karena praktik KKN masa itu.

Menurut Muslim, pada masa reformasi sudah banyak keberhasilan yang diraih bangsa ini dengan berbagai macam program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat daerah ini.

Namun, kata dia, program tersebut tidak akan bermanfaat dan berguna bagi kesejahteraan jika tidak diawasi dengan baik dan terdapat budaya korupsi di dalamnya.

Muslim menolak adanya pernyataan salah satu capres dan cawapres yang menyatakan tidak akan mengambil gaji mereka sebagai presiden dan wapres jika terpilih menjadi pemimpin negara ini.

Pernyataan salah satu capres yang menyatakan tidak akan menerima gajinya jika terpilih menjadi presiden, sangat mencurigakan, sarat dengan maksud dan tujuan tertentu atau menjadi political corruption, karena jika tidak menerima gaji maka akan dipertanyakan dari mana dia mendapatkan uang, ujarnya.

Ia mengatakan, seorang pemimpin bagaimanapun juga harus digaji karena itu merupakan jerih payah agar bisa mengurusi rakyatnya dengan baik.

Menurut dia, jika tidak menerima gaji maka akan menjadi legitimasi untuk melakukan korupsi.(*)