Bangkalan (ANTARA News) - Pengamat ekonomi di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Aditya Rosvianto mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) di Madura sebenarnya belum siap dengan keberadaan jembatan Surabaya-Madura (Suramadu).

"Pemkab Bangkalan tidak menyiapkan secara matang, baik sarana maupun prasarana pasca pengoperasian tol Jembatan Suramadu," kata Aditya Rosvianto di Bangkalan, Minggu.

Ini terlihat, kata Adit, dengan tidak transparannya pemerintah daerah tentang konsep rencana tata ruang dan wilayah (RT/RW) di sekitar Jembatan Suramadu, sehingga menyulitkan calon investor yang akan masuk ke Bangkalan.

"Maka di kawasan kota nanti akan menjadi mati, sedangkan yang berkembang hanya di daerah sekitar Suramadu saja seperti Kecamatan Burneh hingga ke timur," kata pria lulusan fakultas ekonomi di Bangkalan ini.

Pria paruh baya yang juga aktivis lembaga swadaya masyarakat itu menambahakan, infrastruktur yang ada di wilayah sekitar Suramadu, baik di Bangkalan ataupun kabupaten lain di Madura juga belum memadai. Salah satunya, jalan menuju akses jembatan Suramadu masih tergolong sempit, seperti di wilayah Kecamatan Burneh sehingga kalau banyak kendaraan dari luar daerah yang masuk akan terjebak kemacetan.

"Ketika saya lewat jalan akses Suramadu sisi Madura, sampai di pertigaan Dusun Tangkel, Desa Burneh, dan berbelok ke kiri tidak seperti jalan nasional," katanya.

Menurut Adit, hal semacam itu jelas bisa menghambat laju perekonomian di kabupaten Bangkalan. Seharusnya, sebelum Jembatan Suramadu selesai segala infra struktur harus siap.

"Di kawasan Burneh perlu ada jalan kembar atau pelebaran. Supaya jika volume kendaraan yang melintas disana banyak, tidak akan terjadi kemacetan," ucapnya.

Berbeda, sambungnya, dengan di Malang. Di sana ada kota lama dan baru, keduanya sama-sama maju. Sebab, persiapan dari pemda setempat yang dilakukan sangat matang sehingga tidak terjadi kesenjangan dalam pertumbuhan ekonomi.

Kurangnya kesiapan sarana dan prasarana jalan pasca operasional jembatan Suramadu bukan hanya di wilayah Kabupaten Bangkalan.

Bupati Sampang Noer Tjahja menyatakan, Pemkab masih membutuhkan jalan lingkar sebagai jalan alternatif di wilayah tersebut pasca beroperasinya jembatan Surabaya-Madura (Suramadu), karena volume kendaraan yang akan masuk ke Madura, termasuk Sampang akan semakin banyak.

Demikian juga dengan infra struktur jalan yang ada di wilayah Kabupaten Pamekasan. Meski jalan lingkar di kabupaten yang berpenduduk 827.555 ini sudah tersedia, tapi belum memenuhi standar sebagai jalan nasional dan masih membutuhkan pelebaran. Sementara anggaran yang tersedia di Pemkab Pamekasan sangat kecil dan hanya cukup untuk perbaikan jalan kabupaten. (*)