Beijing (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia dan pemerintah China memiliki kode etik untuk saling menghormati kedaulatan serta tidak ingin campur tangan urusan dalam negeri masing-masing negara, kata Dubes RI untuk China, Sudrajat.

"Antara kedua negara memiliki suatu kode etik tentang prinsip kedaulatan rakyat untuk tidak mencampuri dan saling menghargai masing-masing negara," kata Dubes Sudrajat di sela-sela "Indonesia Week 2009" di Beijing, Minggu.

Menurut dia, kedua negara juga telah sepakat untuk saling memberi penjelasan dalam setiap menyelesaikan masalah dan memilih serta mengedepankan perdamaian dan keamanan.

Contohnya, Indonesia tidak pernah mencampuri urusan dan masalah dalam negeri China soal Taiwan, Tibet dan Dalai Lama, maupun kegiatan separatisme lain yang ada di dalam negeri China.

Khusus untuk masalah Taiwan, Sudrajat mengatakan bahwa Indonesia masih menganut kebijakan "Satu China" yakni tetap mengakui Taiwan sebagai bagian dari China.

Demikian juga untuk Tibet, Indonesia menilai wilayah itu tetap merupakan bagian tidak terpisahkan dari China dan mendukung upaya pemerintah China untuk menjaga kedaulatan negara.

Menurut dia, China sampai kini juga tidak pernah mengusik urusan dalam negeri Indonesia dan tidak pernah memberikan komentar mendukung separatisme yang terjadi di wilayah Indonesia.

"Adanya beberapa masalah sparatisme di Indonesia, seperti di Aceh, Papua dan Ambon, sikap pemerintah China adalah masalah itu adalah urusan dalam negeri Indonesia dan China tidak pernah campur tangan," kata dubes.

Sejak dibukanya hubungan diplomatik kedua negara pada 1990 setelah sempat beku, berbagai upaya kerja sama dan peningkatan hubungan di berbagai bidang telah dan akan terus dilakukan.

Penandatangan Kerja Sama Strategis RI-China pada 2005 oleh masing-masing presiden, katanya, merupakan tonggak penting bagi kedua negara untuk terus meningkatkan hubungan berbagai bidang, mencakup politik, keamanan dan pertahanan, hukum, ekonomi, perdagangan dan investasi, kebudayaan, hingga hubungan masyarakat. (*)