Jakarta (ANTARA) - Lembaga swadaya masyarakat, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menilai bahwa pandemi COVID-19 harus menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat kedaulatan di bidang pangan.

"Masa COVID-19 ini harus menjadi momentum refleksi bagi kita semua dan tentu kita berharap memperkuat kedaulatan pangan," ujar Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika dalam diskusi daring bertema "Krisis Pangan dan Inisiatif Rakyat Menjaga Kedaulatan Pangan" di Jakarta, Senin.

Saat ini, menurut dia, Indonesia cenderung masih bergantung pada impor untuk mencukupi kebutuhan pangan nasional.

Baca juga: Produsen pupuk siap jaga produksi untuk ketahanan pangan

Di tengah pandemi ini, ia mengatakan sejumlah negara akan lebih memprioritaskan surplus pangannya untuk kepentingannya ketimbang harus di ekspor ke negara lain, kondisi itu memberikan sinyal adanya ancaman krisis pangan.

Di tengah ancaman pangan global itu, ia mengatakan, setidaknya Indonesia relatif masih cukup kondusif meski tetap harus berupaya terus menjaga mengingat belum dapat dipastikan akhir dari COVID-19 ini.

"Kalau kita melihat narasi-narasi pemerintah, pemerintah cukup yakin dengan stok pangan yang katanya aman sampai dengan beberapa bulan ke depan, salah satu yang paling confidence adalah di sektor beras yang disebut aman," katanya.

Ia mengingatkan, untuk menjaga kebutuhan pangan tercukupi maka produksi pangan harus dua kali lipat dari kebutuhan. Saat ini, Indonesia diuntungkan dengan masuknya masa panen, terutama beras.

Baca juga: Mentan upayakan ketersediaan 11 komoditas pangan selama COVID-19

Namun, ia mengharapkan, pemerintah dapat mempercepat langkah untuk jemput bola menampung hasil pertanian dalam rangka menjaga pangan nasional ke depan.

"Bulog termasuk yang mendapatkan aliran dana dari pemerintah untuk penanganan COVID-19, untuk mengamankan stok pangan, tetapi Bulog sampai sekarang belum melakukan jemput bola, misalnya mengambil langsung panen-panen dari tingkatan petani," katanya.

Dewi memaparkan, beberapa anggota KPA untuk sentra beras di Jawa Barat belum sepenuhnya terserap. "Untuk menyerap pangan untuk kebutuhan nasional seharusnya tidak mendiskriminasikan bentuk lembaga," ucapnya.

Dalam kesempatan sama, Komite Nasional Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA), A. Syatori mengatakan bahwa panen yang melimpah diharapkan dapat mendongkrak perbaikan ekonomi petani.

"Panen yang melimpah seharusnya bisa mendorong kesejahteraan petani. Petani sebagai penolong negeri, kalau tidak dikawal ya akan terjadi krisis juga ," katanya.