Medan (ANTARA) - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi meminta semua elemen ikut mengawasi penggunaan dana dan anggaran penanganan COVID-19 di Sumut, khususnya kepada aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut.

"Pemerintah Provinsi Sumut tidak ingin ada kesalahan dalam penggunaan dana COVID-19, sehingga meminta pendampingan dari Kejati Sumut," ujar Edy, dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Rancangan Anggaran Penanganan COVID-19 di Provinsi Sumut, di Medan, Senin.

Ia mengatakan, penanganan pandemi COVID-19 di Sumut membutuhkan anggaran besar, karenanya harus dikelola dengan hati-hati dan tepat sasaran.

"Melalui rapat koordinasi ini, saya meminta agar Kejati Sumut mengawal kami, agar tidak salah dalam menggunakan anggaran yang besar ini," kata mantan Pangkostrad itu.
Baca juga: Total 35 pasien positif COVID-19 di Sumut dinyatakan sembuh


Rapat tersebut dihadiri Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, Kasdam I/BB Brigjen Didied Pramudito, Wakapolda Sumut Brigjen Mardiaz Kusin Dwihananto, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, Wakajati Sumut Sumardi, Danlanud Soewondo, BPBD Sumut, Dinas Kesehatan, serta satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Sebelumnya, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengatakan bahwa anggaran penanganan Virus Corona di Sumut menjadi Rp1,5 triliun, karena dengan dana Rp500 miliar tidak cukup.

Nilai anggaran Rp1,5 triliun itu disampaikan Gubernur Edy pada video conference yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dari Jakarta, Kamis (9/4).

Sebelumnya, jumlah Rp500 miliar itu adalah anggaran COVID-19 di Sumut yang sudah disepakati dialokasikan untuk tangani COVID-19.

Pada Jumat (3/4), diasumsikan bahwa anggaran COVID-19 di Sumut akan mencapai Rp825 miliar untuk mengkover seluruh penanganan.

"Artinya anggaran Rp825 miliar, termasuk untuk insentif paramedis dan jaring pengaman sosial atas dampak Virus Corona terhadap ekonomi masyarakat Sumut," katanya.
Baca juga: Kabar baik, Sumut punya alat pendeteksi COVID-19


Jumlah anggaran COVID-19 Sumut bertambah lagi menjadi Rp1,5 triliun, sebagaimana yang disampaikan Gubernur Edy dalam video conference itu.