Bandung (ANTARA) - United Nations Development Programme (UNDP) atau Badan Program Pembangunan PBB di Indonesia memuji langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) dalam menangani COVID-19 di Jabar.

Untuk itu, UNDP Indonesia mencoba mendokumentasikan upaya Pemprov Jabar untuk selanjutnya menjadi masukan bagi provinsi lain di Indonesia maupun negara lain di Asia.

Baca juga: Hyundai bantu 10.000 APD untuk tenaga medis Jabar

Baca juga: Gubernur : Bio Farma poduksi pereaksi kimia untuk tes swab di Jabar

Baca juga: Pemprov Jabar beli ventilator buatan PT DI dan PT Pindad

Dalam paparannya melalui video conference, di Gedung Negara Pakuan Bandung, Senin, Gubernur Jabar Ridwan Kamil pun mengapresiasi kepercayaan UNDP Indonesia itu.

Namun, Kang Emil berujar bahwa pihaknya masih terus berupaya mencari solusi tepat untuk melawan pandemi ini.

"Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 ini menjadi isu global, berdampak bagi sektor harian hingga industri. Semua pemimpin di setiap provinsi pun menghadapi tantangan yang sama seperti kami," kata Kang Emil.

"Kami tidak memiliki teladan (solusi) yang pasti dalam menangani COVID-19. Setiap hari, kami melakukan eksperimen di sana-sini, tapi kami coba menyimpulkan apa yang kami lakukan hingga kini," tuturnya.

Kepada Country Director UNDP Indonesia, Kang Emil memaparkan, terdapat lima kebijakan yang diterapkan Pemda Provinsi Jabar. Pertama, yakni menerapkan pemerintah yang proaktif.

"Contohnya, Jabar adalah provinsi pertama yang melakukan tes berbasis metode PCR (Polymerase Chain Reaction) ketika saat itu semua (uji) PCR dipusatkan di Jakarta. Jadi kami membeli tes kit dari Korea Selatan, dua minggu setelah kami melakukan itu, pemerintah pusat mengubah aturan menjadi desentralisasi PCR (di daerah)," ujar Kang Emil.

Kedua, lanjut Kang Emil, adalah transparansi. "Sejak pertama, kami sadar tidak boleh menutupi data, oleh karena itu kami buat aplikasi PIKOBAR (Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jawa Barat) di mana setiap hari ada update tentang terduga, pasien, hingga alamatnya di level kelurahan," katanya.

Ketiga, Kang Emil menjelaskan bahwa Pemda Provinsi Jabar selalu mengambil pendekatan ilmiah berdasarkan data dan ilmu pengetahuan.

"Kami membuat keputusan berdasarkan masukan para ahli, contohnya berapa banyak warga yang harus kami tes. Kami memutuskan, Jabar harus melakukan tes terhadap 0,6 persen warganya untuk mengetahui peta persebaran COVID-19," ujar Kang Emil.

Keempat, Jabar mendorong pemerintahan yang inovatif. Kang Emil berujar, pihaknya menggerakkan seluruh industri untuk mengubah fokus demi melawan pandemi COVID-19.

"Baru-baru ini, PT Biofarma bisa memproduksi reagen PCR. Kami juga menggerakkan PT Dirgantara Indonesia, perusahaan pesawat, untuk membuat ventilator bagi pasien yang masih bisa bernapas sendiri, sementara PT Pindad yang biasanya membuat alat militer, juga memproduksi ventilator untuk pasien yang tidak bisa bernapas sendiri," kata Kang Emil.

Baca juga: Pemprov Jabar-LIPI kerja sama percepat penanggulangan COVID-19

Baca juga: Ridwan Kamil: Penyaluran bansos COVID-19 akan dievaluasi

Baca juga: Harga kebutuhan pokok di Jabar stabil jelang Ramadhan



"Kami juga satu-satunya provinsi yang memiliki fasilitas waste management untuk COVID-19. Jadi seluruh Jawa, Banten, dan Jakarta menggunakan fasilitas kami," ujarnya merujuk PT Jasa Medivest, anak perusahaan BUMD Jabar Jasa Sarana yang fokus dalam pengelolaan limbah medis.

Terakhir, Kang Emil mengatakan bahwa pihaknya menerapkan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam penanggulangan pandemi ini, salah satunya yakni hampir 50 persen alat Rapid Diagnostic Test (RDT) untuk tes masif yang dimiliki Jabar adalah donasi dari Yayasan Buddha Tzu Chi.

"Dengan berkolaborasi, kami juga menggerakkan Karang Taruna untuk membantu warga yang terinfeksi. Ibu-ibu PKK juga fokus membuat dapur umum karena kami ingin memastikan tidak ada yang kelaparan. Jadi kolaborasi juga menjadi kunci dalam penanganan (COVID-19)," ujarnya.

Sementara untuk melawan COVID-19, Kang Emil berujar, Pemda Provinsi Jabar memiliki tiga tahap. Pertama, yakni pencegahan.

"Kami tidak memiliki banyak anggaran dan teknologi, dibanding Korea Selatan dengan penduduk yang sama, kurang lebih 50 juta jiwa. Jadi kreativitas dan inovasi menjadi kunci bagi kami," katanya.

"Ada juga social distancing dan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Saat ini, PSBB ada di Bodebek (Bogor-Depok-Bekasi) dan Bandung Raya, dengan 10 kota/kabupaten terlibat. Dari data, kami menemukan bahwa pandemi ini mayoritas terjadi di area metropolitan, bukan di daerah kecil. Jadi semakin padat penduduknya, semakin tinggi (kasus) COVID-19," kata Kang Emil.

Kedua, lanjutnya, adalah dengan tracking, tracing, dan testing, merujuk pola yang dilakukan pemerintah Korea Selatan dengan jumlah penduduk yang sama dengan Jabar, yakni sekitar 50 juta jiwa.

"Dibanding provinsi lain, kami paling banyak melakukan tes. Saat ini hampir 110 ribu (tes), mayoritas RDT, dengan beberapa di antaranya dengan PCR. Jadi semakin banyak tes, semakin banyak kami mendapat peta persebaran. Dari tes masif ini, kami pun menemukan lima klaster. Dua klaster dari Bogor, satu dari Karawang, satu dari Bandung, dan satu dari Sukabumi," katanya.

Ketiga, ujar Kang Emil, adalah treatment. Dirinya mengatakan, Pemda Provinsi Jabar sudah memiliki skenario mulai dari bagaimana jika pasien positif COVID-19 mencapai 100 orang, atau 1.000 orang, bahkan skenario hingga 10 ribu orang. "Saat ini masih dalam kontrol," ujarnya.

Terkait aplikasi PIKOBAR, yang disambut positif oleh UNDP Indonesia, Kang Emil menjelaskan bahwa aplikasi tersebut digunakan sebagai wadah bagi masyarakat dalam mengetahui progres COVID-19, melakukan donasi, mendaftar menjadi relawan, hingga aduan bagi warga yang merasa berhak namun belum mendapatkan bantuan sosial.

"Kami juga memohon bantuan (masukan) UNDP terkait pandangan Jabar dalam penanggulangan COVID-19 ini dan juga arahan dari UNDP terkait data dan perkembangan terbaru terkait COVID-19," ujar Kang Emil.

Dalam pertemuan online tersebut, Kang Emil pun mengizinkan UNDP Indonesia untuk mencatat data dari pertemuan tersebut jika dianggap berguna dalam keperluan mereka untuk memberikan arahan bagi daerah lain.

Sementara itu, Country Director of UNDP in Indonesia Christophe Bahuet mengatakan, Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu daerah yang paling terdampak COVID-19.

Chris, sapaan Christophe berujar, pihaknya pun melihat banyak respons baik yang dilakukan Jabar di bawah kepemimpinan Kang Emil.

"Kami sudah melihat bagaimana Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat merespons dan bertindak (dalam pandemi) dan kami menemukan banyak aksi (kebijakan) menarik," kata Chris.

"Pekerjaan kalian (Jabar), misalnya aplikasi PIKOBAR ini, sangat futuristik, menunjukkan bagaimana pemerintah daerah bekerja di masa depan. Setelah COVID-19 berakhir, ini akan menjadi cara pemerintah daerah bekerja secara digital. Dan cara bekerja kalian akan menjadi pemimpin dalam inovasi," katanya.

Chris pun menegaskan bahwa UNDP Indonesia bekerja sama dengan pemerintah pusat terus mendukung warga Indonesia dalam melawan COVID-19. Setelah mengamati dampak kesehatan dan sosial-ekonomi, UNDP pun memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah.

"Mendengar (paparan) langsung dari Anda (Ridwan Kamil) sungguh luar biasa. Seperti yang Anda sebut, kita masih mencoba menemukan solusi yang tepat, itu sebabnya setiap hari kita semua masih belajar," kata Chris.

"Dan ada banyak pelajaran yang didapat dari Jawa Barat yang bisa kami bagi kepada pemerintah daerah lain di Indonesia maupun (kawasan) Asia Pasifik," katanya.