Jakarta (ANTARA News) - Mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengatakan, dana tim sukses pasangan calon presiden dan calon wakil presiden harus diaudit untuk menelusuri kemungkinan adanya dana siluman atau dana dari luar negeri.

"Harus diaudit," kata Gus Dur saat memberi keterangan pers di kantornya di lantai satu gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta, Jumat.

Ditanya apakah benar ada aliran dana dari luar negeri kepada pasangan capres-cawapres, Gus Dur mengaku tidak tahu. "Jika hal itu benar maka jelas menyalahi aturan," katanya.

Namun, menurut Gus Dur, bukan rahasia jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga capres dari koalisi Partai Demokrat dan sejumlah partai politik memiliki kedekatan dengan lembaga keuangan internasional IMF dan itu mempengaruhi kebijakan ekonominya.

Menurut Gus Dur, berpasangannya Yudhoyono dengan Boediono juga atas "restu" IMF. "Tadinya mereka meminta Sri Mulyani, tapi Sri Mulyani tidak mau, tidak berani," katanya.

Sebelumnya, Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Roy Salam mengatakan, agar dana kampanye, yang jumlahnya miliaran rupiah, tidak disusupi dana siluman dan dana asing, maka KPU, Bawaslu, PPATK dan Kantor Pajak harus melakukan antisipasi dengan mengaudit dana kampanye.

Pada bagian lain, Gus Dur mengatakan, dari ketiga capres yang akan bertarung di Pilpres 2009 tidak ada yang memiliki konsep yang jelas menyangkut pembangunan Indonesia.

"Dari dulu mereka tidak layak memimpin negara. Yang layak itu harus punya konsep yang jelas tentang pembangunan Indonesia," katanya.

Ketika ditanya siapa yang layak memimpin negara, dengan enteng Gus Dur menjawab,"Saya".

Ia pun menyatakan tidak akan menggunakan hak pilihnya pada pilpres mendatang.(*)