Jambi (ANTARA) - Wali Kota Jambi Syarif Fasha mengharapkan penerbangan kargo ke Bandara Sultan Thaha Saifuddin Jambi tetap beroperasi meskipun untuk pesawat komersial yang membawa penumpang dilarang beroperasi.

"Kita berharap masih ada penerbangan untuk kargo, sebab Pemerintah Kota Jambi masih memesan alat pelindung diri (APD), selain itu juga pengiriman swab atau PCR yang membutuhkan jasa penerbangan," kata dia di Jambi, Minggu.

Ketika melakukan inspeksi secara mendadak di bandara setempat, ia mengecek langsung pintu keberangkatan dan kedatangan di Bandara STS Jambi, dengan hasil tak ada satu pun penerbangan yang datang maupun berangkat dari daerah itu.

Pada Jumat (24/4), masih ada kedatangan beberapa pesawat dengan total penumpang 480 orang. Untuk RON (Remain Over Night) ada empat pesawat, tetapi semua petugas sudah dipulangkan.

Baca juga: Bandara Supadio tetap beroperasi, layani kargo dan penerbangan khusus

Fasha mengapresiasi langkah Presiden melarang warga melakukan mudik untuk memutus mata rantai penularan virus corona baru (COVID-19).

"Kami harap masyarakat maklum dengan kebijakan ini," kata dia.

Eksekutif General Manager Angkasa Pura II Bandara Sultan Thaha Jambi Muhammad Hendra mengapresiasi kerja sama yang dibangun dengan Pemerintah Kota Jambi selama pandemi COVID-19, seperti penempatan tenaga kesehatan untuk penyaraingan awal di bandara setempat.

Dia menjelaskan bahwa prinsipnya bandara tidak tutup, hanya saja pesawat dilarang membawa penumpang.

"Dasarnya kan sebenarnya masyarakat tidak boleh beraktivitas keluar. Jadi dampaknya pesawat tidak boleh membawa penumpang. Kargo masih boleh, malah itu kita utamakan," kata dia.

Selain itu, katanya, penerbangan VVIP, pejabat, diplomat, proses pengembalian WNA dan WNI, dan penerbangan khusus lain yang mendapat izin pihak terkait masih diperbolehkan.

Baca juga: Bandara dan pelabuhan di Sampit juga ditutup sementara untuk penumpang
Baca juga: Penerbangan antarwilayah di NTT tetap beroperasi
Baca juga: Bandara Halim tetap layani penumpang VIP, VVIP dan pejabat negara