Malang (ANTARA News) - Dinas Pendidikan (Diknas) Kota Malang, Jawa Timur, bakal "diadili" oleh para wakil rakyat yang duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat terkait merosotnya prestasi akademik yang diraih sekolah-sekolah terutama SMA di daerah itu.

Ketua DPRD Kota Malang, Priyatmoko Oetomo, Kamis, menyatakan, pihaknya akan memanggil Kepala Diknas setempat, M. Sofwan, untuk dimintai pertanggungjawaban atas prestasi akademik yang diraih sekolah di daerah itu yang terus merosot.

"Prestasi akademik yang diraih Kota Malang beberapa tahun terakhir ini sama sekali tidak signifikan dengan anggaran yang dikucurkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar 32 persen dari total APBD atau lebih dari Rp300 miliar," tegasnya.

Oleh karena itu, tegasnya, DPRD sebagai manifestasi dari suara rakyat akan mempertanyakan sekaligus minta pertanggungjawaban dari Diknas agar ke depan instansi itu tidak seenaknya minta kucuran dana besar tanpa diimbangi prestasi memadai.

Politisi dari PDIP itu mengakui, secara informal pihaknya banyak menerima keluhan dari masyarakat terkait jebloknya prestasi akademik yang diraih siswa SMA termasuk tingkat kelulusan yang kalah dengan "tetangganya" yakni Kabupaten Malang.

Sekretaris PAC PDIP Kota Malang itu menyatakan, selama ini sekolah dan Diknas hanya sibuk mengurus prestasi nonakademik melalui lomba-lomba seperti UKS, Adiwiyata, senam maupun olah raga sehingga prestasi akademik yang menjadi ukuran kualitas sekolah terabaikan.

"Simbol-simbol piala nonakademik itu sama sekali tidak penting, karena masyarakat tahunya tingkat keberhasilan dan kualitas sekolah adalah nilai-nilai akademik dan tingkat kelulusan siswa, bukan formalitas piala yang diperoleh," tegas Priyatmoko.

Kalau tahun depan prestasi akademik dan tingkat kelulusan di Kota Malang tidak juga membaik, tegasnya, maka satu-satunya jalan adalah mengurangi kucuran anggaran ke Diknas dan dana-dana dekonsentrasi dari pusat juga akan dialihkan untuk layanan umum lainnya seperti kesehatan masyarakat.

"Yang pasti DPRD akan meminta pertanggungjawaban Diknas dan sistem pendidikan di daerah ini harus dievaluasi total, karena pasti sistemnya ada yang salah sehingga prestasi siswa makin lama makin merosot," katanya.

Sebelumnya Malang Corruption Watch (MCW) dan Dewan Pendidikan Kota Malang (DPKM) juga minta agar sistem pendidikan di daerah itu dievaluasi total.

Beberapa tahun terakhir ini hasil Ujian Nasional (UN) SMA di Kota Malang tak pernah lagi menembuas peringkat 10 besar Jatim bahkan tingkat kelulusannya juga jauh dari harapan yakni hanya 88 persen dari total peserta UN sebanyak 5.603 siswa.(*)