Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong agar penggilingan padi dapat memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pertanian guna mendapatkan modal agar bisa menyerap atau membeli gabah petani, terutama pada masa panen raya ini.

Dalam rapat virtual bersama Komisi IV DPR RI, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjelaskan upaya tersebut untuk mencegah terjadinya penurunan harga gabah petani yang sudah memasuki musin panen Maret, April dan Mei.

"Mengakselerasi kegiatan penggilingan padi yaitu dengan mengupayakan agar penggilingan padi mendapatkan modal melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp500 juta per penggilingan untuk modal menyerap gabah petani," kata Syahrul dalam rapat virtual di Jakarta, Kamis.

Baca juga: Kementan prediksi produksi beras puncak panen capai 5,03 juta ton

Menurut Syahrul, kegiatan penggilingan padi merupakan antisipasi demi mencegah turunnya harga gabah kering panen yang dialami petani di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Terjadinya penurunan harga gabah petani ini berpotensi menurunkan Nilai Tukar Petani (NTP).

Sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah atau Beras, HPP Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani naik menjadi Rp4.200 per kilogram dan di penggilingan menjadi Rp4.250 per kilogram.

Baca juga: HPP gabah naik, Bulog minta dana cadangan untuk serap gabah petani

Selain itu, Kementan juga memperlancar transportasi pergerakan hasil panen padi di daerah dengan memberikan jaminan bahwa pemerintah akan membantu kelancaran transportasi melalui surat resmi yang diberikan kepada Perpadi (Persatuan Penggilingan Padi dan Beras) sebagai pegangan di lapangan.

"Kementerian Pertanian juga mendorong penggilingan padi untuk bekerja sama dengan Gojek atau sejenisnya untuk mendistribusikan beras ke masyarakat," kata Syahrul.

Baca juga: Kementan gandeng Blibli kerja sama pasarkan beras dengan penggilingan