Jakarta (ANTARA) - Pemerhati pendidikan dari Center for Education Regulations & Development Analysis (CERDAS) Indra Charismiadji mengatakan tidak elok jika Staf Khusus Presiden merangkap jabatan sebagai direktur di perusahaan rintisan.

"Sudah pasti ada konflik kepentingan karena digaji oleh uang rakyat untuk kepentingan negara, tetapi masih menjadi direktur utama perusahaan yang tujuannya mencari keuntungan bagi pemegang saham," ujar Indra di Jakarta, Kamis.

Indra menyoroti keikutsertaan Ruang Guru pada program pemerintah yakni kartu pra kerja, yang mana direktur utamanya juga merangkap sebagai Staf Khusus Milenial Presiden Joko Widodo, Adamas Syah Belva Devara.

Baca juga: Stafsus Presiden Andi Taufan tarik surat permohonan kerja sama camat

Baca juga: Tepis kabar buruk, stafsus tegaskan kondisi Menhub Budi Karya membaik

Indra menambahkan tanpa adanya program pemerintah saja, tak elok jika pejabat pemerintah rangkap jabatan.

"Apalagi ini ikut serta dalam proyek pemerintah," kata dia.

Selain itu, materi pelatihan yang ada di aplikasi tersebut juga dinilai terlalu mahal. Misalnya, pelatihan membuat riwayat hidup atau curicullum vitae dibandrol dengan harga Rp200.000.

"Seharusnya, sebagai Staf Khusus Presiden memberi pelatihan gratis kepada masyarakat," ujar dia.

Selain Ruang Guru, Amartha Mikro Fintek (Amartha) juga menjalankan proyek pendanaan mikro bersama Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. CEO Amartha Andi Taufan Garuda juga Staf Khusus Presiden Bidang UMKM.*

Baca juga: Stafsus Mendikbud: Pembelajaran daring jangan dipersulit

Baca juga: Stafsus Presiden: Edukasi penting di tengah kepanikan COVID-19