1,3 juta orang berpotensi mudik, daerah terancam pusat penularan baru
14 April 2020 11:52 WIB
Warga melintas dekat spanduk ajakan tidak mudik menjelang puasa dan lebaran di Terminal Bis Kota Serang, Banten. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman/wsj/pri.
Jakarta (ANTARA) - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyebutkan masih ada 1,3 juta orang terutama yang tinggal di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) untuk melakukan tradisi mudik dan sejumlah daerah terancam menjadi pusat penularan baru.
“Berdasarkan hasil rapat dengan Kemenhub, sekitar 900.000 orang sudah mudik sisanya tinggal 2,6 juta yang belum pulang,” kata Ketua MTI Agus Taufik Mulyono dalam konferensi pers melalui video di Jakarta, Selasa.
Baca juga: Menko PMK kembali ajak masyarakat tunda mudik Lebaran 2020
Namun, lanjut dia, setengah dari 2,6 juta orang dari data tersebut, yakni berprofesi sebagai PNS, pegawai BUMN, BUMD yang sudah mendapat Instruksi Presiden untuk dilarang mudik.
“Artinya, ada 1,3 juta orang yang dianggap masih ada potensi mudik,” katanya.
Agus mengatergorikan tiga asal pemudik, yakni nekat mudik karena budaya mudik tahunan, nekat mudik karena tidak ada pemasukan biaya hidup dan bersikeras mudik karena permintaan orang tua dan keluarga.
Sementara itu, untuk pesebaran mobilitas mudik dan daerah yang terancam menjadi pusat penularan baru, di antaranya Jawa Barat 13 persen, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta 41 persen, Jawa Timur 20 persen, Lampung serta Sumatera Selatan delapan persen.
“Ini lah yang perlu dilihat dampak mudik di Jateng, Jatim, dan Jabar, DIY jadi deerah ODP atau penularan baru atau daerah wabah baru kalau misalkan mudik ini tidak ditangani pemerintah,” katanya.
Baca juga: MUI sarankan warga Muslim pertimbangkan kembali rencana mudik
Untuk mencegah mobilitas mudik, MTI menyarankan pemerintah menggalakkan kampanye jangan mau jadi orang dalam pengawasan (ODP) demi keselamatan keluarga di kampung, pemberian bantuan langsung tunai (BLT) dalam bentuk bahan pokok dan uang serta vocher komunikasi kompensasi kangen mudik.
Namun, menurut dia, apabila angkutan umum benar-benar dihentikan operasinya, akan ada lonjakan penyewaan angkutan pribadi tanpa kendali yang justru mempercepat penularan Covid-19 di lokasi tujuan.
Padahal, Agus menegaskan bahwa transportasi dan mobilisasi adalah salah satu faktor penyebab utama penularan.
“Transportasi dan mobilisasi berpotensi penularan corona. Ini dianggap sebagai penyebab prima dari penularan virus corona. Dari hal-hal kecil bertemu bersalaman kemudian mobilisasi naik transportasi, sarana transportasi, berlama-lama berkerumun lalu turun di pelabuhan, terminal, bandara kemudian menyebarkan ke tujuan perjalanan. Ini adalah siklus sulit dideteksi penularannya, tetapi itu terjadi,” katanya.
Baca juga: Mudik diprediksi sepi, transaksi tiket.com turun drastis
“Berdasarkan hasil rapat dengan Kemenhub, sekitar 900.000 orang sudah mudik sisanya tinggal 2,6 juta yang belum pulang,” kata Ketua MTI Agus Taufik Mulyono dalam konferensi pers melalui video di Jakarta, Selasa.
Baca juga: Menko PMK kembali ajak masyarakat tunda mudik Lebaran 2020
Namun, lanjut dia, setengah dari 2,6 juta orang dari data tersebut, yakni berprofesi sebagai PNS, pegawai BUMN, BUMD yang sudah mendapat Instruksi Presiden untuk dilarang mudik.
“Artinya, ada 1,3 juta orang yang dianggap masih ada potensi mudik,” katanya.
Agus mengatergorikan tiga asal pemudik, yakni nekat mudik karena budaya mudik tahunan, nekat mudik karena tidak ada pemasukan biaya hidup dan bersikeras mudik karena permintaan orang tua dan keluarga.
Sementara itu, untuk pesebaran mobilitas mudik dan daerah yang terancam menjadi pusat penularan baru, di antaranya Jawa Barat 13 persen, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta 41 persen, Jawa Timur 20 persen, Lampung serta Sumatera Selatan delapan persen.
“Ini lah yang perlu dilihat dampak mudik di Jateng, Jatim, dan Jabar, DIY jadi deerah ODP atau penularan baru atau daerah wabah baru kalau misalkan mudik ini tidak ditangani pemerintah,” katanya.
Baca juga: MUI sarankan warga Muslim pertimbangkan kembali rencana mudik
Untuk mencegah mobilitas mudik, MTI menyarankan pemerintah menggalakkan kampanye jangan mau jadi orang dalam pengawasan (ODP) demi keselamatan keluarga di kampung, pemberian bantuan langsung tunai (BLT) dalam bentuk bahan pokok dan uang serta vocher komunikasi kompensasi kangen mudik.
Namun, menurut dia, apabila angkutan umum benar-benar dihentikan operasinya, akan ada lonjakan penyewaan angkutan pribadi tanpa kendali yang justru mempercepat penularan Covid-19 di lokasi tujuan.
Padahal, Agus menegaskan bahwa transportasi dan mobilisasi adalah salah satu faktor penyebab utama penularan.
“Transportasi dan mobilisasi berpotensi penularan corona. Ini dianggap sebagai penyebab prima dari penularan virus corona. Dari hal-hal kecil bertemu bersalaman kemudian mobilisasi naik transportasi, sarana transportasi, berlama-lama berkerumun lalu turun di pelabuhan, terminal, bandara kemudian menyebarkan ke tujuan perjalanan. Ini adalah siklus sulit dideteksi penularannya, tetapi itu terjadi,” katanya.
Baca juga: Mudik diprediksi sepi, transaksi tiket.com turun drastis
Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2020
Tags: