Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR Bambang Soesatyo menilai fokus anggaran yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19 dengan mengurangi anggaran Kementerian Pertanian sekitar Rp3,6 triliun, perlu ditinjau kembali.

Mengingat beban berat yang akan dihadapi Kementerian Pertanian untuk mewaspadai ketersediaan pangan sebagai salah satu ekses pandemi COVID-19.

"Food and Agriculture Organization (FAO/Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia) mengingatkan berbagai negara dunia bahwa pandemi COVID-19 ini bisa menyebabkan krisis pangan dunia, baik dalam hal ketersediaan maupun harga yang melonjak tajam,” kata Bambang atau akrab disapa Bamsoet lewat keterangannya di Jakarta, Senin.

Baca juga: Bamsoet: Perlu sinergi hadapi resesi ekonomi akibat COVID-19

Hal ini lantaran terganggunya aktivitas tenaga kerja dan rantai pasokan. FAO memprediksi jika berbagai negara tak melakukan antisipasi sejak dini, krisis pangan besar kemungkinan mulai terasa pada Mei dan Juni mendatang. Tak menutup kemungkinan akan berlanjut hingga dua tahun ke depan menjelang situasi dunia kembali normal.

Ia menambahkan, selain mengantisipasi penyebaran COVID-19, pemerintah juga perlu mendukung penguatan peran Kementerian Pertanian sebagai lembaga negara yang berada di garis depan menjaga rantai pasokan pangan nasional.

Jangan sampai ketika berhasil keluar dari krisis kesehatan pandemi COVID-19, Indonesia justru malah memasuki krisis baru berupa krisis pangan.

"Vietnam dan Thailand sebagai dua negara pemasok komoditas beras di Asia Tenggara, sudah mulai menangguhkan ekspornya. Begitupun Rusia yang menahan ekspor gandum. Mereka sudah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terjadinya krisis pangan. Tak menutup negara lain yang selama ini memiliki keunggulan di komoditas pangan akan turut melakukan hal serupa," tandas Bamsoet.

Atas dasar itu, ia meminta Kementerian Pertanian justru diperkuat, sehingga bisa mendorong para petani dan industri pangan lebih bergeliat.

Pandemi COVID-19 menjadi pelajaran bagi Indonesia bahwa sudah waktunya Indonesia berdaulat di bidang pangan. Tidak terus mengandalkan impor dalam mencukupi kebutuhan pangan nasional.

"Terlalu beresiko bagi bangsa dengan penduduk sekitar 267 juta jiwa jika hanya mengandalkan impor untuk mencukupi kebutuhan pangan nasionalnya. Kejadian pandemi COVID-19 menjadi tantangan Kementerian Pertanian untuk menata kembali target kinerjanya mewujudkan kedaulatan pangan," pungkas Bamsoet.

Baca juga: Ketua MPR: penerapan "physical distancing" harus persuasif
Baca juga: MPR: Pemerintah harus pastikan bansos tepat sasaran