Jakarta (ANTARA) - Grab sebagai penyedia layanan jasa angkutan umum daring (online) akan mematuhi aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang telah disetujui Kementerian Kesehatan di DKI Jakarta untuk memutus penyebaran mata rantai COVID-19.

"Terkait kebijakan PSBB dari pemerintah, saat ini kami sedang menindaklanjuti pedoman dari Permenkes Nomor 9/2020 dan berkoordinasi dengan pihak terkait," kata Head of Public Affairs Grab Indonesia, Tri Sukma Anreianno dalam keterangan tertulisnya, Selasa.

Dalam pedoman aturan PSBB yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan, layanan berbasis aplikasi untuk sarana transportasi roda dua atau ojek daring hanya diperkenankan mengangkut barang dan bukan penumpang.

Berkaca pada aturan itu, Grab selalu meminta mitranya untuk menjaga keselamatan diri dengan menggunakan masker serta menjaga kebersihan dengan rutin mencuci tangan dan mensterilkan barang-barang dari mitra menggunakan disinfektan.

"Kami juga terus menekankan menjaga jarak aman melalui prosedur 'contactless delivery' bagi mitra pengiriman GrabFood dan GrabExpress," kata Tri.

Baca juga: Kodim 0504/Jaksel siap kerahkan personel untuk pelaksanaan PSBB
Baca juga: Warga Pasar Walang Baru dapat bantuan masker kain
Warga melintas di depan toko Sarinah yang tutup di Jakarta, Selasa (7/4/2020). Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto telah resmi menetapkan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah DKI Jakarta dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj.

Tri Sukma Anreinno mengatakan, Grab akan mendukung langkah dan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk penanggulangan wabah virus corona (COVID-19).

"Grab Indonesia juga siap mendukung upaya pemerintah dalam pengantaran tenaga medis yang terus melanjutkan perjuangan mereka dengan penyediaan armada khusus dari lini transportasi," kata Tri.

Secara resmi terkait penanggulangan COVID-19 di ibu kota, akhirnya Kementerian Kesehatan mengabulkan permintaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk melakukan PSBB di wilayah DKI Jakarta.

Penetapan PSBB untuk wilayah DKI Jakarta tersebut tertuang pada Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/239/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 yang ditandatangani oleh Menkes Terawan Agus Putranto tanggal 7 April 2020.

Dalam keputusan yang di terima ANTARA disebutkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta wajib melaksanakan PSBB sesuai ketentuan perundang-undangan dan secara konsisten mendorong dan mensosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat.

Pelaksanaan PSBB tersebut dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran.

Keputusan Menteri Kesehatan mengenai penetapan PSBB wilayah Provinsi DKI Jakarta mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu pada hari ini.
Baca juga: Pelanggar pembatasan sosial di Jakarta Utara dikenakan wajib lapor