Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo meminta pelaksanaan Program Padat Karya Tunai tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat agar tidak mengganggu upaya memutus rantai COVID-19.

Hal itu disampaikan Presiden dalam salah satu poin pengantarnya dalam Rapat Terbatas Percepatan Program Padat Karya Tunai yang diselenggarakan melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, Selasa.

"Pelaksanaan Program Padat Karya Tunai menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Menjaga jarak, memakai masker sehingga pelaksanaan Program Padat Karya Tunai tidak mengganggu upaya kita untuk memutus rantai COVID-19," ujar Presiden di Jakarta, Selasa.

Presiden mengatakan percepatan Program Padat Karya Tunai dilakukan karena Pemerintah ingin melindungi masyarakat dari penyebaran COVID-19 sekaligus ingin menjaga daya beli masyarakat terutama masyarakat miskin di pedesaan.

Baca juga: Presiden minta penyaluran bantuan sosial saat COVID-19 dibuat praktis

Presiden menyampaikan untuk menjaga daya beli masyarakat di pedesaan, pemerintah melakukan dua cara yang bergerak simultan, yakni penyaluran Program Perlindungan Sosial dan mempercepat Program Padat Karya Tunai yang dapat membuka pekerjaan dan menjaga daya beli masyarakat di pedesaan.

"Saya ingin menekankan kepada seluruh menteri, kepala lembaga, kepala daerah agar memperbanyak program-program yang sifatnya padat karya tunai," kata Presiden.

Kepala Negara menekankan saat ini bangsa berada dalam keadaan tidak normal dan masyarakat dalam posisi yang sulit, oleh sebab itu memperbanyak Program Padat Karya Tunai menjadi kewajiban semua kementerian, lembaga dan daerah.

Selain itu, program tersebut juga secara masif dilakukan dan dijalankan dalam rangka skema dana desa. "Dana desa bisa kita gunakan untuk bantuan sosial warga desa yang terdampak dan Program Padat Karya Tunai di desa ini yang harus dipercepat," jelas dia.

Baca juga: Presiden ingatkan pencairan bantuan sosial COVID-19 agar tepat sasaran