Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo berharap Muhammad Syarifuddin bisa meningkatkan kualitas sistem peradilan, setelah terpilih sebagai Ketua Mahkamah Agung (MA) periode 2020-2025 menggantikan Hatta Ali yang memasuki pensiun.

Dia menilai kalau kualitas sistem peradilan bisa terwujud maka bisa memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin keadilan masyarakat.

"Adigium hukum terkenal yang menyatakan 'lebih baik membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum satu orang tak bersalah', harus dipahami oleh hakim bahwa putusan yang diambilnya sangat berpengaruh," kata Bamsoet dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin.

Baca juga: KY harap Syarifuddin bawa angin segar di MA
Baca juga: Syarifuddin, pembawa tongkat estafet kepemimpinan MA selanjutnya

Dia menilai, MA sebagai ujung tombak penegakan keadilan, memikul tanggung jawab yang tidak ringan karena pertanggungjawaban tugas dan kinerjanya tidak hanya dihadapan manusia saja, melainkan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Esa.

Bamsoet menilai sosok Muhammad Syarifuddin tepat memimpin MA karena memiliki kapasitas, kapabilitas, dan profesionalitas untuk membawa MA menjadi lembaga yang disegani rakyat.

Menurut dia, rekam jejak Syarifuddin yang memulai karirnya sejak di Pengadilan Negeri Banda Aceh pada 1981 hingga terakhir menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial sejak 2016, terbilang tanpa masalah, membuktikan integritas yang bersangkutan sebagai hakim sudah teruji dan terbukti.

"Saat ini waktu yang akan menjawab apakah beliau akan mampu menjaga integritasnya sebagai Ketua MA. Karena jabatan baru yang diembannya ini penuh godaan," katanya.

Bamsoet menilai, MA sebagai salah satu cabang kekuasaan dalam Trias Politika, perannya tidak kalah penting dibanding kepresidenan (eksekutif) dan perwakilan rakyat (legislatif).

Mantan Ketua Komisi III DPR RI itu mengajak rakyat memberikan pengawasan yang ketat terhadap perilaku hakim sebagaimana sudah dilakukan rakyat dalam mengawasi lembaga kepresidenan maupun para anggota dewan perwakilan rakyat.

"Apalagi di era digital saat ini, sangat mudah bagi rakyat mengawasi tindak tanduk dan perilaku menyimpang para hakim maupun institusi peradilan di berbagai daerah," ujarnya.

Dia berharap para hakim dan institusi peradilan jangan bermain-main dengan kekuasaan yang dimiliki sehingga sangat penting menjaga profesionalitasnya sebagai "wakil Tuhan di bumi" dalam menjaga keadilan masyarakat.

Baca juga: MPR: Kemenkes-BNPB "cross check" data kasus positif COVID-19
Baca juga: MPR ajak warga turut bela negara cegah penyebaran COVID-19