Jakarta (ANTARA) - Legislator DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani, mengusulkan Pemprov DKI menggunakan skema pembagian logistik sebagai solusi kebijakan pemerintah provinsi, agar warga tidak keluar rumah.

"Formulasinya adalah subsidi makanan, jangan bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), bisa jadi kolusi dan sebagainya. Disediakan stok untuk satu pekan, didrop di rumahnya, setiap pekan, lalu berbagai macam tagihan lainnya seperti listrik, pemerintah pusat sudah memberikan diskon. Intinya sekarang memenuhi kebutuhan pokok," kata Zita saat dihubungi di Jakarta, Sabtu.

Baca juga: Waka DPRD: Warga terdampak wabah perlu perhatian pemprov

Baca juga: Cegah COVID-19, Ketua DPRD DKI larang anggota lakukan kunjungan kerja

Baca juga: Anies pastikan pasokan bahan pangan aman

Zita mengatakan saat ini sudah ada regulasi dari pemerintah pusat, sehingga dirinya mengharapkan Pemprov DKI Jakarta segera membuat rencana penunjang kebijakan untuk mengetatkan aturan agar masyarakat tinggal di rumah.

"Bagaimana jaringan sosial ini, warga-warga yang terdampak, mereka mau kok tinggal di rumah asalkan bisa terjamin," ucapnya.

Terkait dengan pembagian tanggung jawab atau kewenangan dalam memberikan jaminan sosial pada masyarakat yang paling membutuhkan bantuan seperti yang telah didata oleh Pemprov DKI Jakarta yaitu sebanyak 3,6 juta jiwa warga, dengan perincian 1,1 juta jiwa menjadi tanggung jawab daerah dan sisanya pemerintah pusat, hal itu diserahkan pada pihak eksekutif untuk menyusunnya.

"Teknisnya dirumuskan oleh pihak eksekutif. Yang jelas kami DPRD sudah mendukung anggaran-anggaran yang besar seperti formula E dan pembangunan-pembangunan dialokasikan saja untuk COVID-19," ujar Zita.

Bahkan, Zita mengaku jika dana yang dibutuhkan kurang, pihak DPRD menyatakan mereka bersedia memberikan anggaran kegiatan DPRD DKI Jakarta.

"Bahkan kami juga setuju kantor (Gedung DPRD) dipakai buat RS, ini gausah disekat lagi, udah jadi isolasi, pakai aja. Yang penting warga sembuh, wabahnya cepet selesai. Kita bangkit ekonominya," tuturnya.

Karena, tambah Zita, prioritas Pemprov dan DPRD DKI Jakarta saat ini adalah menghilangkan pandemi COVID-19 yang diakuinya membutuhkan sistem kesehatan yang baik.

"Prioritas kita ini, hilangin dulu pandeminya, nah hilangin ini kita perlu sistem kesehatan yang baik. Nanti setelah pandemi selesai, mau bangkitin ekonomi, lanjutin pembangunan, silahkan. Tapi untuk sekarang, yang paling tepat adalah kesehatan dan jamin orang tidak keluar. Harus ada jaminan sosial," ucapnya

"Boleh saja karantina, isolasi, lockdown, tapi jamin dua hal. Pertama tim medis kita harus punya peralatan yang bagus. Ibaratnya mau perang, dia belum perang udah kalah duluan, udah abis, ya mau gimana. Lalu, beri jaminan sosial untuk warga Jakarta," tuturnya.

Diketahui, hingga saat ini berdasar data yang diumumkan Sabtu pukul 18.00 WIB, kasus COVID-19 yang terkonfirmasi positif di Jakarta ada 1.071 kasus, dengan 691 orang dirawat, 58 pasien sembuh dan 99 orang meninggal dunia, serta 223 orang menjalani isolasi mandiri.